SuaraLampung.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro, Provinsi Lampung, menyebut realisasi belanja transfer daerah hingga Juni 2024 telah mencapai Rp2,51 triliun.
Untuk diketahui, mitra kerja KPPN Metro tidak hanya berada di Kota Metro, tapi juga di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
"Sampai dengan 30 Juni 2024, untuk realisasi belanja transfer daerah di lingkungan KPPN Metro telah mencapai Rp2,51 triliun," ujar Kepala KPPN Metro Wawan Hermawan, Senin (15/7/2024).
Ia mengatakan, belanja transfer ke daerah yang sudah terealisasi sebesar Rp2,51 triliun itu terdiri dari dana bagi hasil berjumlah Rp41,81 miliar, dana alokasi umum Rp1,63 triliun.
Kemudian dana alokasi khusus fisik Rp26,87 miliar, dana alokasi khusus non fisik Rp453 miliar, dana desa Rp339 miliar, dan dana insentif fiskal Rp14,70 miliar.
Baca Juga:Tiga Tahun Terakhir PAD Kota Metro Meningkat Pesat: Ini Sumber Utamanya
Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp578 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp298 miliar dari pagu sebesar Rp533,98 miliar atau persentasenya mencapai 55,93 persen, katanya.
Wawan melanjutkan, belanja barang Rp267 miliar atau sebesar 55,76 persen dari pagu Rp267,77 miliar, kemudian realisasi belanja modal yang tergolong masih rendah baru mencapai 37,84 persen yaitu sebesar Rp6,79 miliar dari pagu Rp17,95 miliar sedangkan belanja bantuan sosial Rp5,26 miliar dari pagu Rp9,18 miliar.
Adapun untuk realisasi secara keseluruhan belanja negara per 30 Juni 2024 bagi wilayah kerja KPPN Metro, sebesar Rp3,09 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp578 miliar dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp2,51 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut tercapai sebesar 51,8 persen dari anggaran belanja negara 2024 sebesar Rp5,96 triliun.
Menurut Wawan, untuk realisasi penerimaan dalam negeri yang dibukukan KPPN Metro sebesar Rp1,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,09 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp46,50 miliar. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp25 miliar jika dibandingkan semester I 2023.
Baca Juga:Dijerat Pasal Berlapis, Pelaku Pembunuhan di Metro Masih Kritis di RS
"Belanja pemerintah per jenis belanja sampai dengan semester I masih normal, kecuali belanja modal. Hal ini terjadi karena satuan kerja yang memiliki belanja modal banyak baru memulai proses lelang," katanya.
Wawan mengatakan, untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa yang realisasinya masih rendah adalah penyaluran dana alokasi khusus fisik (DAK) yang baru mencapai 12,28 persen dari pagu yang tersedia. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan petunjuk teknis terkait penyaluran DAK Fisik. (ANTARA)
