- Bupati Pati, Sudewo, kader Partai Gerindra, terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Jawa Tengah.
- Sebelum menjadi bupati, Sudewo pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
- Gaya kepemimpinan Sudewo dikenal tegas, pernah disorot DPRD Pati terkait isu tata kelola jabatan lama.
SuaraLampung.id - Nama Sudewo tiba-tiba jadi sorotan luas. Bupati Pati ini ikut terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memicu rasa ingin tahu publik tentang sosok di balik jabatan kepala daerah tersebut.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perhatian pembaca bergeser pada siapa Sudewo sebenarnya, dari afiliasi partai hingga rekam jejak politiknya sebelum kasus ini mencuat ke permukaan.
Berikut 7 fakta profil Sudewo yang membantu publik memahami konteks di balik OTT KPK di Pati.
1. Kader Partai Gerindra
Baca Juga:Menelusuri Kebun Kopi Robusta di Lampung Barat, Dari Lereng hingga Secangkir Kopi Juara
Sudewo diketahui merupakan kader Partai Gerindra. Afiliasi politik ini menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Nama Gerindra pun ikut disebut dalam diskursus publik seiring mencuatnya OTT KPK di Pati.
2. Pernah Menjadi Anggota DPR RI
Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Sudewo pernah berkiprah di DPR RI. Pengalaman di parlemen nasional membuatnya memiliki jejaring politik luas dan cukup dikenal di kancah politik Jawa Tengah.
3. Kembali ke Daerah dan Terpilih sebagai Bupati Pati
Usai berkarier di pusat, Sudewo kembali ke daerah dan mengikuti kontestasi politik lokal hingga terpilih sebagai Bupati Pati. Kepulangannya ke daerah sempat dipersepsikan sebagai upaya membawa pengalaman nasional ke pemerintahan lokal.
Baca Juga:7 Fakta Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Lampung Utara Rugikan Negara Rp2,9 Miliar
4. Gaya Kepemimpinan Tegas dan Frontal
Selama menjabat, Sudewo dikenal memiliki gaya kepemimpinan tegas dan blak-blakan. Sejumlah kebijakan dan pernyataannya kerap menuai pro dan kontra, bahkan memicu kritik dan aksi protes dari sebagian warga.
5. Sempat Disorot DPRD Pati
Kontroversi yang muncul selama masa kepemimpinannya tak hanya ramai di ruang publik. DPRD Pati sempat menggulirkan wacana politik, termasuk hak angket, meski pada akhirnya tidak berujung pada pemakzulan.
6. Isu Tata Kelola Jabatan Sudah Lama Dibicarakan
Jauh sebelum OTT KPK, di kalangan warga dan aparatur desa beredar isu lama terkait tata kelola jabatan di lingkungan Pemkab Pati. Isu tersebut sebelumnya hanya menjadi bisik-bisik publik, namun kembali disorot setelah penindakan KPK terjadi.
