SuaraLampung.id - Perekonomian Provinsi Lampung di tahun 2024 diprediksi meningkat sebesar 4,5-5 persen. Peningkatan ini disebabkan beberapa faktor.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Irfan Farulian menuturkan, di tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Lampung hanya 4,2-4,6 persen.
"Adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi Lampung di 2024 didukung oleh perkiraan laju inflasi yang tetap terjaga pada sasaran inflasi yang lebih rendah yakni 2,5 persen plus minus satu persen," kata dia.
Sasaran inflasi tersebut menurut Irfan jauh lebih rendah dibandingkan 2022 yang sebesar tiga persen plus minus satu persen.
Baca Juga:Gandeng Polda Lampung, Bawaslu Awasi Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Media Sosial
"Untuk inflasi gabungan dua kota di Lampung pada 2024 diperkirakan pada kisaran 2,8-3,3 persen. Ini didukung juga oleh prakiraan inflasi pangan yang lebih terjaga dan stabil," kata dia.
Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi 2024, Irfan mengatakan ada beberapa risiko yang harus diperhatikan seperti adanya risiko ketidakpastian global, masih adanya dampak El Nino di 2024, dan risiko instabilitas di tahun politik.
Untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga di 2024 Irfan mengutarakan, harus dilakukan upaya memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier, menjaga permintaan domestik, memperluas inklusifitas serta menurunkan kesenjangan.
Untuk memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier menurutnya pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
Caranya dengan perluasan implementasi pertanian digital, penguatan rantai pasok pupuk, perluasan keikutsertaan petani dalam kartu tani, memperkuat kerjasama daerah, dan penguatan ekosistem produk halal.
Baca Juga:Cegah Polarisasi di Masa Kampanye, Polda Lampung Gencar Patroli Dialogis ke Tokoh-tokoh
"Lalu untuk menjaga permintaan domestik maka perlu dilakukan sinergisitas antar TPID untuk menjaga stabilitas inflasi, menciptakan permintaan produk UMKM, dan proyek investasi terutama berbasis sektor hijau, menjaga stabilitas politik dan mendorong aktivitas belanja produktif pemerintah," ujar dia Irfan.
Kemudian untuk memperluas inklusifitas perlu dilakukan kebijakan yang mendorong efisiensi sistem pembayaran digital, mendorong potensi pariwisata, pemanfaatan sekolah vokasi.
Perlu juga diadakan sosialisasi model bisnis pembiayaan kepada UMKM di sektor hilirisasi komoditas lokal, serta memfasilitasi temu bisnis untuk mendorong akses pembiayaan UMKM. (ANTARA)
