- WALHI Lampung menyatakan banjir di Bandar Lampung sepanjang awal tahun 2026 merupakan krisis ekologis akibat kebijakan pembangunan tata ruang.
- Pemerintah daerah dianggap gagal mengelola anggaran normalisasi drainase senilai Rp15 miliar karena tidak menyentuh akar permasalahan lingkungan.
- Penyebab utama banjir adalah alih fungsi lahan resapan menjadi bangunan komersial serta kerusakan perbukitan yang tidak terkendali secara sistematis.
SuaraLampung.id - Setiap kali hujan deras mengguyur Bandar Lampung, skenario yang sama selalu berulang. Jalanan berubah jadi sungai, rumah warga terendam lumpur, dan jeritan minta tolong memenuhi udara.
Selama ini, "cuaca ekstrem" selalu menjadi kambing hitam yang nyaman. Namun, bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, alasan itu sudah usang dan cenderung manipulatif.
Banjir yang mengepung Kota Tapis Berseri hingga memakan korban jiwa baru-baru ini dinilai bukan lagi murni fenomena alam.
Ini adalah sebuah "bencana yang diproduksi", sebuah dosa tata ruang yang lahir dari kebijakan pembangunan yang abai terhadap ekologi.
Baca Juga:Mencekam! Duel Nyali di Tanjungkarang: Anis Lawan Begal yang Umbar Tembakan di Tengah Hari
Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, mengungkapkan fakta yang menyesakkan. Sepanjang awal tahun 2026 saja, banjir terus menerus menghantam kota ini. Puncaknya pada Maret lalu, di mana setidaknya 47 titik banjir muncul dalam satu peristiwa.
“Kondisi ini menegaskan bahwa banjir bukan lagi kejadian insidental, melainkan krisis ekologis yang terjadi secara sistematis dan terus berulang,” tegas Irfan dalam pernyataan resminya, Rabu (15/4/2026).
Irfan menuding pemerintah daerah telah gagal mengelola tata ruang. Bandar Lampung, menurutnya, sedang berada dalam cengkeraman "kejahatan ekologis" yang terstruktur.
Kritik pedas WALHI juga menyasar pada efektivitas penggunaan uang rakyat. Pemerintah Kota Bandar Lampung tercatat mengalokasikan sekitar Rp15 miliar untuk pembangunan dan normalisasi drainase. Namun, kenyataannya? Banjir tetap merendam titik yang sama, bahkan meluas ke wilayah baru.
“Anggaran ada, tapi salah arah,” cetus Irfan dikutip dari saibumi.com--jaringan Suara.com.
Baca Juga:Bandar Lampung Lumpuh dalam Semalam: 16 Kecamatan Terkepung Banjir, Satu Nyawa Tak Tertolong
Ia menilai pembangunan fisik seperti drainase hanyalah solusi di permukaan. Tanpa memperbaiki daerah resapan air dan menghentikan kerusakan di wilayah hulu, miliaran rupiah tersebut seolah terbuang percuma ke dalam arus banjir.
WALHI juga menyoroti pola respons Wali Kota yang dinilai lebih mengedepankan "politik kemanusiaan" daripada "politik lingkungan".
Kehadiran pemimpin di lokasi bencana dengan membawa paket sembako dan santunan memang tampak menyejukkan, namun itu tidak akan pernah menghentikan banjir datang kembali.
“Ketika banjir terjadi, Wali Kota hadir membawa bantuan sembako dan santunan, tetapi tidak fokus pada bagaimana upaya pencegahan jangka panjang,” sindir Irfan.
Menurutnya, publik lebih butuh kebijakan tegas untuk menyelamatkan bukit dan sungai daripada sekadar bantuan pasca-bencana.
Penelusuran WALHI mengidentifikasi luka-luka lingkungan yang menganga di Bandar Lampung. Pertama adanya alih fungsi kawasan resapan menjadi mal, ruko, dan perumahan komersial.
