- Kanwil DJPb Lampung mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp6,19 triliun atau tumbuh 19,52 persen pada semester I 2026.
- Pemerintah menyalurkan belanja negara sebesar Rp14,5 triliun serta dana TKD senilai Rp9,67 triliun di wilayah Lampung.
- Pengelolaan keuangan tersebut mencatatkan defisit Rp8,39 triliun yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi eksternal di Lampung.
SuaraLampung.id - Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus bergejolak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Lampung menunjukkan performa yang cukup baik.
Hingga tutup semester I tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung mencatat realisasi pendapatan negara telah menyentuh angka Rp6,19 triliun.
Angka ini bukan sekadar pencapaian biasa, melainkan mencerminkan pertumbuhan sebesar 19,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengungkapkan bahwa napas segar ekonomi Lampung didorong oleh kinerja positif di berbagai lini.
Baca Juga:Drama Tengah Malam di Perairan Krakatau: 4 Nelayan Selamat Usai 7 Jam Terombang-ambing
Sektor pajak dalam negeri menjadi tulang punggung dengan kontribusi sebesar Rp3,92 triliun, tumbuh melesat 25,37 persen secara tahunan. Tak hanya itu, perdagangan internasional pun menunjukkan taringnya.
"Pajak perdagangan internasional menyumbang Rp1,53 triliun, sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp736,55 miliar," jelas Purwadhi di Bandar Lampung, Rabu (5/8/2026).
Menariknya, setelah sempat mengalami kontraksi, sektor bea keluar menunjukkan comeback yang impresif pada Juni 2026 dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 23,83 persen.
Ketika pendapatan negara mencapai Rp6,19 triliun, di sisi lain, pemerintah telah "mengguyur" Lampung dengan belanja negara sebesar Rp14,5 triliun. Dana jumbo ini telah terserap sebanyak 52,18 persen dari total pagu yang disediakan.
Dana tersebut mengalir ke berbagai sektor vital:
Baca Juga:Sinyal Positif: Realisasi Pajak Lampung Meroket 25 Persen di Semester I
- Belanja Pegawai: Rp3,07 triliun untuk memastikan roda birokrasi terus berputar.
- Belanja Barang: Rp1,37 triliun untuk operasional layanan publik.
- Belanja Modal: Rp471 miliar untuk pembangunan infrastruktur fisik.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,67 triliun untuk mendukung pembangunan di tingkat kabupaten/kota se-Lampung.
Meski neraca APBN regional Lampung mencatat defisit sebesar Rp8,39 triliun, Purwadhi menekankan bahwa angka ini justru lebih rendah 12,69 persen dibandingkan tahun lalu.
Namun, defisit ini bukanlah kabar buruk. Dalam konteks ekonomi makro, defisit ini merupakan strategi "bantalan" (shock absorber).
"Pengelolaan keuangan negara yang menghasilkan defisit tersebut menjadikan APBN sebagai peredam dampak atas terjadinya gejolak eksternal. Tujuannya agar aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi," pungkasnya. (ANTARA)
