- Kementerian PU menetapkan peta jalan penanganan banjir di Bandar Lampung akibat penyusutan kapasitas sungai karena sedimentasi dan okupansi lahan.
- BBWS Mesuji Sekampung melakukan normalisasi sepuluh sungai strategis dan menyiagakan pompa mobile untuk meminimalisir risiko banjir jangka pendek bagi warga.
- Pemerintah menyiapkan anggaran lima miliar rupiah pada tahun 2026 untuk menyusun masterplan pengendalian banjir sebagai panduan strategis jangka panjang.
SuaraLampung.id - Bagi warga Bandar Lampung, hujan deras belakangan ini bukan lagi sekadar berkah, melainkan kecemasan. Catatan menunjukkan wajah kota ini masih rentan.
Ada 44 titik genangan sesaat, 10 titik banjir, hingga tragedi tanggul jebol yang merenggut nyawa menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi.
Menjawab tantangan alam tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung akhirnya membedah peta jalan (roadmap) penanganan banjir yang terbagi dalam tiga fase yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Plt Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mochammad Dian Almaruf, memaparkan bahwa masalah utama banjir di Bandar Lampung bukanlah hal sederhana. Hasil kajian awal mengungkap bahwa kapasitas sungai-sungai di kota ini telah menyusut drastis.
Baca Juga:Dikira Kebakaran, Ternyata Pencuri Lagi 'Masak' Kabel: Pemuda di Bandar Lampung Apes Digerebek Warga
"Penyebab utamanya adalah sedimentasi yang tinggi serta okupansi lahan. Sungai kita 'tercekik' oleh bangunan, pipa, hingga jembatan yang menyempitkan ruang air," ungkap Dian, Kamis (30/4/2026) dikutip dari lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Dalam jangka pendek, BBWS tidak ingin membuang waktu. Fokus utama saat ini adalah melakukan normalisasi pada 10 ruas sungai strategis. Tujuannya mengembalikan "ruang" bagi air agar tidak meluap ke pemukiman.
Tak hanya alat berat, teknologi juga dikerahkan. BBWS telah berkoordinasi dengan pusat untuk menyiagakan pompa mobile di titik-titik rawan.
"Begitu ada potensi genangan, pompa ini akan langsung bekerja menyedot air sebelum sempat merendam rumah warga," tambah Dian.
Selain itu, pemasangan bronjong pada tanggul-tanggul yang sudah rapuh menjadi prioritas untuk mencegah jebolnya dinding sungai.
Baca Juga:Jejak Licin Spesialis 15 TKP: Sempat Lolos dari Kepungan Warga, Pelarian MS Berakhir di Tangerang
Langkah taktis saja tentu tidak cukup. Untuk jangka menengah, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar di tahun 2026 khusus untuk menyusun Masterplan Pengendalian Banjir.
Dokumen ini ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan akan menjadi kompas bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dari masterplan inilah akan diputuskan secara presisi wilayah mana yang sungainya harus dibebaskan dari bangunan, titik mana yang butuh tanggul tinggi, hingga lokasi mana yang memerlukan pengerukan total.
Kementerian PU juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Meski secara kewenangan sungai berada di bawah pusat, inisiatif Wali Kota dalam membangun tanggul di beberapa titik dinilai sangat membantu meringankan beban warga.
Namun, saat disinggung mengenai kapan tepatnya Bandar Lampung akan 100 persen bebas banjir, BBWS memilih untuk bersikap realistis ketimbang memberikan janji manis.
"Kami tidak bisa menjanjikan kapan tuntas sepenuhnya. Namun, kami berkomitmen untuk terus menganalisa dan bekerja sekuat tenaga agar risiko banjir dapat diminimalisir secara signifikan demi keselamatan warga," pungkas Dian.
