- Konflik Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga avtur yang memicu pengajuan penyesuaian biaya kontrak angkutan haji oleh Garuda Indonesia.
- Pemprov Lampung menggandeng BPKP untuk mengkaji penyesuaian anggaran secara akuntabel agar tidak merugikan 5.962 calon jemaah haji asal Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung menjamin seluruh jemaah calon haji tetap diberangkatkan ke Tanah Suci sesuai jadwal yang telah ditentukan.
SuaraLampung.id - Bayang-bayang konflik geopolitik di Timur Tengah ternyata tidak hanya menjadi konsumsi berita mancanegara. Dampaknya kini terasa nyata hingga ke Bumi Ruwa Jurai, tepatnya menyasar pada rencana keberangkatan ribuan jemaah calon haji asal Lampung tahun 2026.
Kenaikan harga avtur yang melambung tinggi memaksa maskapai Garuda Indonesia mengajukan penyesuaian biaya kontrak angkutan udara.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bereaksi cepat dengan memastikan satu hal bahwa jemaah calon haji (JCH) tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan.
Situasi force majeure di Timur Tengah telah memicu guncangan hebat pada harga energi dunia. Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), per April 2026, harga avtur domestik di Bandara Soekarno-Hatta melonjak hingga 72,45 persen. Bahkan untuk rute internasional, kenaikannya menembus angka fantastis 80,32 persen.
Baca Juga:Lidah Api Mengamuk di Tol Lampung: Detik-Detik Truk Towing dan Muatannya Hangus Terpanggang
Kondisi ini menempatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada posisi sulit. Sebagai pemenang tender pengangkutan jemaah haji Lampung, mereka mengajukan penyesuaian harga dari kontrak awal yang bernilai Rp28,79 miliar.
Menanggapi dinamika ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Saat ini, Pemprov tengah melakukan kajian mendalam dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Semua kenaikan harus melalui perhitungan dan pengecekan yang ketat. Kita pastikan sesuai regulasi, ada ambang batasnya, dan tetap akuntabel," ujar Marindo dalam rapat koordinasi di Bandar Lampung, Senin (13/4/2026).
Ia menekankan bahwa meski regulasi harus ditegakkan, faktor kemanusiaan dan pelayanan jemaah adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
"Mereka sudah menunggu sangat lama untuk berangkat. Tugas kami memastikan mereka terbang dengan nyaman dan tenang," tambahnya.
Baca Juga:Misteri Rumah Kosong di Rajabasa: Kisah di Balik Penemuan Tengkorak Pria Setelah 2 Bulan Menghilang
Mengenai potensi selisih biaya yang muncul akibat lonjakan harga avtur, Marindo menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten dan kota. Mengingat jemaah haji adalah tanggung jawab daerah masing-masing, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi kunci.
Namun, satu hal yang ditegaskan Pemprov Lampung bagi para jemaah calon haji dan keluarga di rumah adalah jadwal keberangkatan tidak akan terganggu.
"Kami pastikan dinamika biaya ini tidak akan menghambat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Seluruh jemaah akan tetap diberangkatkan sesuai jadwal yang telah ditentukan," tegas Marindo.
Jumlah anggota jemaah calon haji berasal dari Provinsi Lampung pada 2026 yang akan berangkat ke Tanah Suci tercatat 5.962 orang. Mereka akan diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan satu kloter gabungan.
"Dengan kapasitas pesawat 162 orang, total penerbangan mencapai sekitar 80 kali, termasuk keberangkatan dan pemulangan dari Bandara Radin Inten II menuju Bandara Soekarno-Hatta," katanya. (ANTARA)
