SuaraLampung.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung mulai mendata warga binaannya agar bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024.
Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung Saiful Sahri mengatakan, dari 1.096 WBP terdapat 752 WBP yang memiliki elemen data kependudukan.
Dia mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih terus mendata WBP, guna meningkatkan kepemilikan KTP elektronik, NKK, NIK yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Jadi 752 WBP yang sudah memiliki elemen lengkap data kependudukan itu berasal dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Jadi tidak hanya warga Bandar Lampung," kata dia.
Baca Juga:Cegah PSU, KPU Bandar Lampung Sosialisasikan e-Coklit ke PPK dan PPS
Saiful Sahri menuturkan bahwa sebagaimana aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentang jumlah maksimal pemilih per tempat pemungutan suara (TPS) adalah 600 orang, kemungkinan akan ada dua TPS di Lapas Bandar Lampung.
“Karena yang terdata di kami baru 752 WBP yang miliki identitas kependudukan, maka pasti ada dua TPS di lapas. Karena aturan KPU per tps maksimal 600 orang," kata dia.
Saiful mengungkapkan terus berupa meningkatkan daftar pemilih tetap (DPT) di lapas untuk turut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2024 November 2024 mendatang.
"Kami telah berkirim surat ke Disdukcapil Bandar Lampung untuk melakukan perekaman KTP elektronik ke 161 WBP Lapas Rajabasa," kata dia.
Ia pun menegaskan bahwa guna mencegah adanya simpang siur pendataan jelang pilkada di Lapas, Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) akan mengeluarkan ketetapan terkait kapan batas waktu WBP harus dimutasikan antarlapas.
Baca Juga:Bawaslu Lampung Siap Perangi Politik Uang di Pilkada 2024, Bansos Jadi Sorotan!
"Hal bertujuan mempermudah pendataan pemilih tps lokasi khusus. Kami mencoba menjaga fleksibilitas itu, tidak boleh terlalu melebar, sehingga bisa dipastikan berapa dpt di lapas dan lebih akurat," kata dia.
Kepala Disdukcapil Kota Bandar Lampung Febriana mengatakan akan menindaklanjuti surat dari Lapas Bandar Lampung terkait 161 WBP di sana yang belum memiliki KTP elektronik.
"Semua akan kami tiindaklanjuti. Tapi tetap kami kroscek terlebih dahulu di sistem untuk melihat apakah benar-benar tidak memiliki data sama sekali atau tidak punya dokumen saja?," kata dia.
Menurutnya, Disdukcapil siap jemput ke Lapas Bandar Lampung untuk melakukan perekaman kepada WBP, namun mereka harus siapkan data-data pendukungnya apabila memang belum sama sekali perekaman.
"Tentu kami juga akan mencermati WBP yang tidak memiliki elemen data kependudukan seperti belum perekaman sama sekali atau sudah pernah perekaman tapi hilang? Ini harus dibedakan. Kalau belum perekaman kami minta dokumen pendukungnya, tapi kalau sudah perekaman kan artinya tinggal cetak saja," kata dia.
Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kota Bandar Lampung, Ika Kartika, mengatakan Lapas Bandar Lampung telah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu terkait pendataan pemilih WBP untuk pilkada mendatang.
