SuaraLampung.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung berkomitmen mencegah praktik politik uang (money politics) pada pemilihan kepala daerah(Pilkada) 2024.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung Tamri mengatakan, fokus utama pengawas pemilu pada Pilkada serentak 2024 adalah politik uang.
"Konsistensi Bawaslu Lampung dalam mencegah politik uang juga terlihat pada pelaksanaan Pilkada Bandar Lampung 2020 lalu, dimana kami memutuskan pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), meskipun putusan itu dianulir oleh Mahkamah Agung (MA)," kata dia.
Tamri juga mengatakan Bawaslu akan mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pilkada Serentak 2024 untuk memastikan tidak ada yang digunakan oleh pasangan calon, terutama petahana, untuk kepentingan tertentu.
Baca Juga:Idul Adha 1445 H: Bandar Lampung Sembelih 5.331 Ekor Hewan Kurban
“Bansos ini banyak digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Ini akan ada keuntungan bagi petahana. Sementara bagi petahana tidak menyalahi karena bukan program incumbent, hanya diperintahkan untuk menyalurkan bansos itu,” kata dia.
Kemudian, lanjut Tamri, selain fokus kepada pencegahan politik uang, Bawaslu bersama aparat TNI/Polri juga mengantisipasi terjadinya kerusuhan dalam pemilihan.
“Dari sisi pengamanan kami berkeyakinan ini akan optimal. Kami juga yakin masyarakat Lampung sudah cukup dewasa berdasarkan pada penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya," kata dia.
Bahkan, lanjut Tamri, untuk pengamanan potensi kericuhan pada saat pilkada, Bawaslu RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama TNI/Polri dalam hal keamanan pilkada.
“Sementara di tingkat daerah kami sedang melakukan koordinasi secara intens dengan TNI/Polri. Lebih dari itu kami juga melibatkan masyarakat dalam mengawasi tahapan pilkada," kata dia. (ANTARA)
Baca Juga:Usai Disembelih, Sapi Kurban Jokowi di Lampung Jalani Pemeriksaan Ketat
