SuaraLampung.id - Sembilan tersangka persekusi Gereja GPI Tulang Bawang bebas dari jerat hukum setelah penyidik menghentikan kasusnya.
Penghentian kasus persekusi Gereja GPI Tulang Bawang dilakukan lewat jalur restorative justice atau keadilan restoratif.
Sembilan tersangka yang dilepas dari jerat hukum ialah Imron pelaku utama, lalu tersangka lainnya yakni AM, SM, FN, EH, TD, AS, EP, dan JS.
Wakapolda Lampung Brigjen Subianto mengatakan, penanganan keadilan restoratif berdasarkan permohonan dari berbagai pihak, mulai Forkopimda, pihak gereja, tokoh agama, MUI, hingga tokoh masyarakat di Tulang Bawang.
Baca Juga:Terdesak Kebutuhan Ekonomi, Pasutri Mencuri Tas dan Baju di Butik Sikus Natar
Setelah terpenuhi persyaratan formil, maka tim melaksanakan gelar perkara.
"Setelah terpenuhi, maka upaya keadilan restoratif bisa dilakukan. Hal ini demi terwujudnya kondusifitas, keamanan, kedamaian, dan ketertiban masyarakat di Lampung," kata Brigjen Subianto saat ekspos di Mapolda Lampung, Jumat (29/7/2022) dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Terpenuhinya keadilan restoratif itu, setelah ada surat permohonan dari GPI Tulang Bawang di Banjar Agung, ditandatangani ketua adat hingga pimpinan Forkopimda Tulang Bawang.
Kemudian dibuktikan juga dengan surat perdamaian antara pendeta dengan para pihak.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Reynold Elisa P. Hutagalung menjelaskan, proses keadilan restoratif ini berdasarkan proses mulai penyelidikan hingga penyidikan.
Baca Juga:Dua Selebgram Jadi Tersangka Judi Online, 25 Admin Marketing Ikut Diringkus Polisi
Lalu pihaknya melaksanakan upaya paksa mulai penahanan, hingga kelengkapan berkas, sudah dilakukan pengiriman ke JPU Kejaksaan Tinggi Lampung.
"Bersamaan prosesnya, ada para tokoh dan pimlinan Forkopimda Tulang Bawang memohon agar dilakukan pelaksanaan penanganan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian kami telaah dan kaji terkait pelaksanaan itu," jelas Kombes Reynold Elisa P. Hutagalung.
Setelah memenuhi syarat, pihaknya mengimplementasikan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Setelah itu, Polda Lampung mengambil kebijakan menghentikan perkara demi hukum, berdasarkan keadilan restoratif.
