16 Persen Pekerja di Lampung Sudah Terima BSU, Penyaluran Ditarget Selesai Dua Pekan

SuaraLampung.id - Bantuan subsidi upah atau BSU sudah disalurkan kepada 11.040 pekerja di Provinsi Lampung. Jumlah ini sudah 16,11 persen dari total 68.527 pekerja yang menjadi sasaran program BSU di Lampung.

Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Bandar Lampung Risdayanti mengatakan penyaluran BSU di Lampung dimulai pada Rabu (2/11/2022) dan ditargetkan selesai dalam dua pekan.

"Kami harapkan juga penyaluran ini bisa lebih cepat tersalurkan kepada penerima karena lebih cepat itu lebih baik," kata dia.

Menurut dia, penyaluran BSU dilakukan menggunakan dua mekanisme. Pekerja bisa datang langsung ke Kantor Pos untuk mengambil bantuan atau petugas Kantor Pos datang ke tempat penerima bekerja untuk menyampaikan bantuan.

Baca Juga: Perampokan BRILink di Tanjung Senang, Pelaku Todong Senjata Api ke Penjaga Kios Lalu Gasak Uang Rp 18 Juta

"Tentunya dalam penyaluran BSU ini kami berkoordinasi dengan pemda, BPJSTK, dan perusahaan dimana penerima bekerja untuk menginformasikan bahwa pekerjanya bisa mengambil BSU di Kantor Pos atau mau dibayarkan di perusahaan jika jumlahnya banyak," kata Risdayanti.

Guna mengoptimalkan penyaluran BSU, ia mengatakan, semua cabang Kantor Pos di Lampung akan buka hingga pukul 18.00 WIB dan Kantor Cabang Utama Bandarlampung dibuka hingga pukul 20.00 WIB.

"Kita buka pelayanan lebih lama dari biasanya agar pekerja yang pulang sore bisa mengambil BSU di Kantor Pos. Bahkan pada Sabtu dan Minggu juga kami buka pelayanan bagi penerima BSU," kata dia.

Ia mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada kendala berarti dalam kegiatan penyaluran BSU kepada pekerja.

"Jadi masyarakat bisa melihat nama terdaftar atau tidak sebagai penerima BSU dari website Kemenaker atau melalui aplikasi pospay, bila terdaftar bisa langsung datang ke Kantor Pos untuk mengambil BSU," kata dia.

Baca Juga: Cegah Penularan Varian Baru, Vaksinasi COVID-19 di Lampung Masih Berjalan

Pemerintah memberikan BSU kepada pekerja yang memenuhi syarat untuk menjaga daya beli pekerja pada masa harga barang naik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.