- Dinas Kesehatan Bandar Lampung melaporkan hanya 60 dari 121 dapur program Makan Bergizi Gratis yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- Kepala Dinas Kesehatan menegaskan tidak akan memberikan sertifikasi sebelum dapur memenuhi syarat kebersihan air dan standar pengolahan pangan yang steril.
- Pemerintah daerah mendorong kemitraan antara dapur gizi dan pelaku UMKM lokal guna mendukung suplai bahan pangan serta menggerakkan ekonomi.
SuaraLampung.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar tentang seberapa banyak kalori yang masuk ke perut anak-anak sekolah, melainkan tentang jaminan bahwa setiap suapannya aman dari ancaman penyakit.
Di Bandar Lampung, rapor keamanan pangan ini tampaknya masih harus dikejar. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menunjukkan sebuah fakta yang patut menjadi perhatian.
Dari 121 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau "dapur raksasa" yang sudah beroperasi, baru separuhnya, yakni 60 dapur, yang resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Artinya, masih ada 61 dapur lainnya yang secara administratif belum lulus uji kelayakan standar kesehatan pemerintah.
Baca Juga:Kicauan Kebebasan di Tahura Wan Abdul Rachman: 942 Ekor Burung Kembali ke Habitatnya
Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, bersikap tegas. Baginya, dalam urusan perut masyarakat, tidak ada kata "nego" atau kelonggaran.
Sertifikat SLHS bukan sekadar formalitas kertas, melainkan bukti bahwa air yang digunakan bersih dan proses pengolahannya steril.
"Bila memang SPPG belum tuntas melakukan perbaikan dan kualitas air yang dipakai tidak memenuhi syarat, kami tentu tidak akan mengeluarkan SLHS," tegas Muhtadi, Jumat (24/4/2026).
Langkah kaku ini diambil bukan tanpa alasan. Dinkes ingin membentengi warga dari potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan massal yang seringkali menghantui program pangan skala besar jika standar sanitasinya diabaikan.
Di balik ketatnya pengawasan kesehatan, program MBG sebenarnya membawa angin segar bagi ekonomi kerakyatan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wilson Faisol, melihat adanya "berkah" tersembunyi bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bandar Lampung.
Baca Juga:Antre Panjang, Dokter Kurang: Temuan DPRD Saat Sidak di Puskesmas Bandar Lampung
Idealnya, SPPG tidak berjalan sendiri. Mereka diharapkan menjadi lokomotif yang menarik gerbong UMKM lokal untuk menyuplai bahan pangan segar, mulai dari sayuran, daging, hingga bumbu dapur.
"Seharusnya SPPG bermitra dengan UMKM untuk suplai bahan pangannya. Dengan begitu, roda ekonomi akan berputar," tutur Wilson. (ANTARA)
