SuaraLampung.id - Di tengah euforia atas capaian skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai angka impresif 87,48, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengambil langkah tak biasa.
Ia tidak hanya merayakan, tetapi juga melontarkan peringatan keras bahwa capaian ini bukanlah garis finis, melainkan garis start dalam perang sesungguhnya melawan korupsi.
Sebagai senjata utama dalam pertempuran ini, Pemerintah Provinsi Lampung mengandalkan aplikasi layanan digital terpadu "Lampung In".
Aplikasi ini didesain bukan sekadar untuk mempermudah layanan, melainkan untuk menjadi benteng pertahanan digital yang secara sistematis memangkas celah-celah korupsi.
Baca Juga:Stadion Sumpah Pemuda Resmi Jadi Kandang Bhayangkara FC, Mimpi Publik Lampung Terwujud
Gubernur yang akrab disapa Mirza ini secara gamblang menyatakan bahwa digitalisasi adalah strategi jitu untuk membongkar praktik lancung yang seringkali terjadi dalam interaksi tatap muka antara birokrat dan masyarakat.
"Dengan digitalisasi, kita bisa meminimalkan celah interaksi yang rawan penyimpangan," tegasnya, Sabtu (26/7/2025).
Melalui aplikasi "Lampung In", berbagai layanan krusial mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, hingga pengaduan publik kini berada dalam satu genggaman.
Menurut Mirza, platform ini secara inheren berfungsi sebagai mata dan telinga pengawasan yang sejalan dengan delapan area strategis yang dipantau ketat oleh KPK melalui program MCP.
"Aplikasi ini juga bisa berfungsi sebagai instrumen monitoring yang selaras dengan area monitoring center for prevention (MCP) KPK. Terutama dalam penguatan pelayanan publik, transparansi belanja daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan," katanya.
Baca Juga:Lampung Siaga Karhutla: Tol dan Taman Nasional Way Kambas Jadi Sorotan Utama
Meski Lampung menunjukkan tren positif dalam reformasi birokrasi dan penguatan integritas, Mirza justru melihat skor tinggi MCP sebagai pedang bermata dua.
Di satu sisi, ia menjadi bukti adanya perbaikan. Di sisi lain, ia bisa menjadi pil penenang yang berbahaya jika membuat jajaran pemerintah terlena.
"Meskipun mencatatkan skor yang tinggi, tantangan ke depan justru lebih besar. Seluruh jajaran diharapkan tidak terlena dengan capaian tersebut, namun hal tersebut dapat menjadi pengingat masih banyak ruang untuk ditingkatkan," ujarnya.
Ia menekankan bahwa perang melawan korupsi bukan sekadar tentang membangun sistem teknologi yang canggih. Pertarungan yang lebih berat adalah mengubah budaya dan cara pandang birokrasi agar profesionalisme dan transparansi menjadi kebiasaan harian, bukan sekadar program musiman.
"Sistem yang baik bukan hanya soal teknis, tapi tentang budaya yang semua dijadikan kebiasaan harian. Dan cara pandang dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ekosistem birokrasi yang profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan," tutur Mirza.
Pesan penutupnya pun terdengar lebih seperti perintah perang daripada sebuah pidato seremonial. Ia menantang seluruh pihak untuk tidak hanya puas menjadi yang terbaik, tetapi juga untuk terus waspada terhadap ancaman korupsi yang bisa datang kapan saja.
