SuaraLampung.id - Kenaikan harga beras beberapa waktu belakangan ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah operasi pasar.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan, pihaknya akan menyedikan 1.000 ton beras untuk pelaksanaan operasi pasar.
Pelaksanaan operasi pasar ini, kata Elvira, akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) yang sudah mendapat persetujuan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
"Nanti direncanakan akan ada pemenuhan kebutuhan beras sebanyak 1.000 ton sedangkan untuk nominalnya masih dalam pembahasan," katanya.
Baca Juga:Heboh Beras Sintetis, Pekanbaru Belum Ada Temuan
Menurut Elvira, beras yang disediakan dalam operasi pasar berasal dari beras lokal Lampung. Meski selisih harganya cukup besar antara harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET), Pemprov Lampung ingin memfungsikan kembali penggilingan padi kecil.
Menurut dia, pelaksanaan program stabilisasi harga menggunakan dana belanja tidak terduga tersebut ditargetkan akan dimulai pada awal November mendatang.
"Target awal November atau pekan dua sudah bisa diluncurkan, sekarang masih berproses di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dan dengan penyerapan beras lokal ini, masyarakat bisa mengonsumsi beras hasil petani Lampung," jelasnya.
Dia melanjutkan nominal harga beras yang dijual dalam pelaksanaan program subsidi beras tersebut sebesar Rp10.900 per kilogram.
"Untuk pemberian subsidi per kilogram akan dilakukan berdasarkan selisih harganya, dan tergantung pada harga yang ada di pasar, kita mengikuti. Nanti perkiraan beras yang dijual itu harganya sekitar Rp10.900 per kilogram," tambahnya. (ANTARA)
Baca Juga:Keberanian Bocah SD Kejar Pelaku Jambret Dapat Apresiasi Kapolda Lampung
