Dari pernyataannya, Connie sebenarnya sudah tidak terlalu kaget apabila kerja sama itu menemui jalan buntu. Pasalnya sejak awal ia mengaku sudah menentang proyek itu. "Mundur dari tahun 2009, ada dokumen gak bisa bohong. Saya menentang ini, gak masuk akal saya," ujar Connie.
Menjadi pertanyaan di benak Connie, yakni bagaimana mungkin membangun sebuah kerja sama pesawat tempur yang hasil baru selesai 18 tahun kemudian. Apalagi Indonesia hanya memiliki hak 20 persen atas teknologi dari kerja sama dengan Korsel.
Hal itu yang menjadi dasar Connie mengatakan kerja sama bertajuk KFX-IFX tidak masuk akal. Ia berujar pembatalan kerja sama itu hanya akan membuat Indonesia lebih rugi. Namun di sisi lain, jikapun diteruskan sampai selesai, tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal jauh lebih merugi.
"Kalaupun kita teruskan saya kasih tahu saja, saat kita sudah punya itu jadi, orang sudah sampai generasi 7 kali pesawat tempurnya," ujar Connie.
Baca Juga:Komisi I akan Tanyakan soal Dugaan Mafia Alutista di Raker Menhan-Panglima
Karena itu Connie mengusulkan agar ada audit terhadap proyek KFX-IFX, dimulai dari siapa sebenarnya yang memutuskan kerja sama dua negara itu dijalankan.
Tetapi, audit tidak hanya berhenti sebatas hal tersebut. Connie berpandangan audit juga akan berujung kepada audit terhadap Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
"Akhirnya dengan segala hormat mengaudit KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Berani gak sekarang pada audit KKIP? Tahu kah KKIP siapa saja di situ?" kata Connie.
Pada akhirnya, Connie mengatakan apabila memang Indonesia ingin benar-benar membereskan alutsista demi kepentingan bangsa terutama sistem pertahanan TNI, sekaligus menyesuaikam dengan peta jalan atau roadmap yang ada, maka mafia-mafia sudah seharusnya disingkirkan.
"Tapi sekali lagi pemain-pemain yang gak perlu itu out," pungkasnya
Baca Juga:Hits: Viral Ada Prabowo KW, Resep Soto Ayam untuk Buka Puasa
