Antre Panjang, Dokter Kurang: Temuan DPRD Saat Sidak di Puskesmas Bandar Lampung

SuaraLampung.id - Puskesmas seharusnya menjadi "benteng pertama" bagi masyarakat yang mencari kesembuhan. Namun, apa jadinya jika benteng tersebut berdiri dengan personel yang sangat terbatas?

Di Bandar Lampung, realita pahit ini terungkap lewat rangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh DPRD Kota dalam beberapa hari terakhir.

Alih-alih menemukan layanan yang prima, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, justru mendapati sebuah sistem yang tengah berjuang di tengah keterbatasan.

Dari Puskesmas Sukabumi hingga Puskesmas Panjang, keluhannya serupa yakni beban pelayanan meroket, namun jumlah tangan yang melayani tak kunjung bertambah.

Dalam kunjungannya ke titik-titik krusial seperti Puskesmas Campang Raya, Way Laga, hingga Sukaraja, Asroni menyaksikan sendiri bagaimana kualitas pelayanan kesehatan terancam turun kelas.

Antrean panjang bukan lagi sekadar pemandangan biasa, melainkan simpul masalah dari distribusi sumber daya manusia yang tidak merata.

"Hasil sidak kami menunjukkan masih banyak puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani," tegas Asroni, Rabu (22/4/2026) dikutip dari lampungpro.co--jaringan Suara.com.

Ia menekankan bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda dengan alasan administratif atau kekurangan staf.

Namun, temuan yang paling mengejutkan bukan hanya soal kurangnya dokter umum. Di era modern ini, kebutuhan kesehatan masyarakat telah bergeser ke arah yang lebih spesifik.

Baca Juga: Ditangkap di Rajabasa, Jejak Kelam Pencuri Motor yang Tukar Hasil Kejahatan dengan Sabu

Faktanya, banyak puskesmas di Bandar Lampung yang belum memiliki tenaga konseling seperti psikolog, padahal isu kesehatan mental tengah menjadi perhatian luas.

Tak hanya itu, syarat integrasi layanan dengan BPJS Kesehatan yang menuntut adanya tenaga fisioterapi juga menjadi ganjalan besar. Tanpa mereka, puskesmas ibarat menjalankan misi dengan perlengkapan yang tidak lengkap.

"Ini bukan hanya soal dokter atau perawat. Kita juga butuh tenaga psikolog dan fisioterapis. Apalagi ini berkaitan dengan standar pelayanan BPJS," tambah Asroni.

Ketimpangan ini menciptakan sebuah paradoks. Ada wilayah yang mungkin kelebihan tenaga, sementara wilayah pinggiran seperti Panjang dan Way Laga harus "berdarah-darah" melayani warga dengan staf seadanya.

Asroni melayangkan alarm keras kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penambahan tenaga baru dianggap bukan satu-satunya solusi. Yang lebih mendesak adalah evaluasi menyeluruh dan pemerataan distribusi agar tidak ada lagi puskesmas yang dianaktirikan.

"Jangan sampai masyarakat menanggung dampaknya karena pelayanan yang tidak optimal," pungkas Asroni.