Anggota Paskibraka Disuruh Lepas Hijab, Purna Paskibraka Lampung Mengecam

SuaraLampung.id - Penasehat Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung, Iwan Rinaldo Syarif, ikut buka suara terkait aturan lepas hijab dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Iwan Rinaldo mengecam keras perintah pelepasan hijab bagi 18 anggota Paskibraka 2024. Dia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjelaskan kebijakan ini ke publik.

"Saya Penasehat Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung selaku mengecam dan prihatin atas kebijakan melepas hijab bagi anggota Paskibraka 2024," kata Iwan Rinaldo Syarif yang juga politisi Partai Demokrat itu kepada Lampungpro.co--jaringan Suara.com, Rabu (14/8/2024).

Baca Juga: Selamatkan Budaya Lampung! Digitalisasi Naskah Kuno Jadi Solusi

Dia meminta BPIP harus menjelaskan dan mengklarifikasi apa maksud dan tujuannya kebijakan tersebut. karena ini menyangkut aqidah dan keyakinan umat Islam.

"Dalam negara NKRI yang berfalsafahkan Pancasila seharusnya BPIP RI tegak lurus dalam menghormati agama yang dianut dan diyakini oleh rakyat Indonesia tanpa reserve," kata Iwan.

Iwan mengimbau agar anggota Paskibraka apa pun agamanya, jika ada bagian keyakinan atas akidah kalian terganggu lakukanlah protes. Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah BPIP.

Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP.

Baca Juga: Waspada Pungli! Pedagang Pasar Pasir Gintung Diimbau Lapor Jika Ada Oknum Minta Uang

"Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Yudian menegaskan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dia menyampaikan saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan maka dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000," ujar Yudian.

Surat pernyataan itu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024.

"Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia. (Lampungpro.co/ANTARA]