- Pemkab Lampung Selatan membangun empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tambahan di wilayah 3T untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat.
- Program ini menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan warga setempat dalam rantai pasok bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja.
- Hingga kini, sebanyak 141 unit SPPG telah beroperasi dengan jaminan standar kesehatan melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
SuaraLampung.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa akses gizi yang layak adalah hak setiap warga, termasuk mereka yang bermukim di batas samudra.
"Kami telah menyiapkan empat SPPG tambahan yang khusus menyasar wilayah 3T, yakni di Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Harimau, hingga pelosok Kecamatan Sragi," ungkap Supriyanto di Kalianda, Kamis (21/5/2026).
Kehadiran SPPG di desa-desa dan kepulauan dirancang sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui unit-unit ini akan menyerap sumber daya lokal secara maksimal.
Baca Juga:Jasad Anonim Terombang-ambing di Perairan Bakauheni
Mulai dari sayur-mayur, telur, hingga tenaga kerja, semuanya akan melibatkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, gizi masyarakat terpenuhi, dan dompet warga desa pun terisi.
"Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, atau balita. Ini adalah napas baru bagi ekonomi desa karena seluruh rantai pasoknya melibatkan warga sekitar," tambah Supriyanto.
Membangun di wilayah terluar tentu punya tantangan tersendiri. Namun, Pemkab Lampung Selatan menolak untuk berkompromi soal kualitas. Hingga saat ini, sebanyak 141 SPPG telah beroperasi dan tersebar di berbagai titik strategis.
Data menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 72 unit bangunan fisik telah rampung sepenuhnya, sementara 74 unit lainnya sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa makanan yang diolah di dapur-dapur gizi ini memenuhi standar operasional kesehatan yang ketat.
Baca Juga:ABK Hilang di Perairan Gunung Krakatau, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian
"Pembangunan dilakukan secara bertahap, namun pasti. Dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan kemandirian gizi ini," pungkasnya. (ANTARA)
