Di sisi lain berdasarkan peninjauan lapangan yang dilakukan Walhi Lampung dan analisis spasial terhadap RTRW Kabupaten Way Kanan diduga kuat lokasi rencana kegiatan PT PSM berada di kawasan peruntukan pertanian lahan kering.
Berarti rencana pembangunan pabrik oleh PT PSM tidak sesuai Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031.
Jika PT PSM terbukti melanggar tata ruang, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi,
“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
Baca Juga:Korupsi, Mantan Bendahara Korpri Pemkab Way Kanan Dijebloskan ke Penjara
Irfan menyampaikan jika berdasarkan Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 rencana lokasi pembangunan pabrik PT PSM tidak sesuai tata ruang, dokumen AMDAL yang disusun.
Sehingga lanjutnya, tidak dapat dilakukan penilaian serta tidak diperbolehkan untuk diterbitkan Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (4).
Oleh sebab itu PT PSM harus menghormati peraturan yang ada dengan menghentikan segala aktivitasnya.
"Pemerintah harus tegas dalam menangani persoalan ini. Dari awal saja sudah keliatan bagaimana watak PT PSM yang tidak taat terhadap hukum lalu bagaimana ke depannya jika aktivitas dan operasional PT PSM terus dilanjutkan," pungkas dia.
Baca Juga:Korupsi Dana Desa, 2 Kepala Kampung di Way Kanan Ditahan Polisi
