Kelima, dalam kasus-kasus konflik sumber daya alam kepolisian sebagai institusi negara harus berdiri pada kutub netral dan tidak berpihak pada salah satu pihak.
Keenam, kepolisian sebagai aparat keamanan harus secara serius melakukan perubahan pendekatan di Papua. Langkah-langkah kontraproduktif seperti penurunan aparat besar-besaran dan pendekatan keamanan harus diubah.
Ketujuh, memperbaiki perspektif gender pada setiap anggota kepolisian dan anggota harus bekerja secara profesional menindaklanjuti kasus demi memberikan keadilan bagi masyarakat. Kepolisian juga harus segera menghapus kultur buruk, seperti penolakan kasus dengan berbagai alasan.
Kedelapan, Polri harus secara konsisten menjalankan peraturan perundang-undangan. Anggota yang melakukan pelanggaran pidana harus diseret ke mekanisme peradilan pidana yang imparsial dan independen. Kesalahan aparat di lapangan jangan ditutup-tutupi dan harus dibuka setransparan mungkin. (ANTARA)
