Wakos Reza Gautama
Selasa, 19 Mei 2026 | 07:38 WIB
Ilustrasi Rahmat Mirzani Djausal. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak wilayah Sumbagsel mengurangi ketergantungan anggaran pusat melalui inovasi pembiayaan obligasi dan sukuk daerah. [Lampungpro.co]
Baca 10 detik
  • Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak wilayah Sumbagsel mengurangi ketergantungan anggaran pusat melalui inovasi pembiayaan obligasi dan sukuk daerah.
  • Penerapan instrumen keuangan pasar modal ini ditujukan untuk membiayai proyek strategis guna memperkuat struktur ekonomi pembangunan daerah secara mandiri.
  • Keberhasilan skema ini menuntut profesionalisme tata kelola, kesiapan regulasi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang berkelanjutan.

SuaraLampung.id - Pemerintah Provinsi Lampung berencana menerapkan sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan anggaran dari pusat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan masa depan pembangunan tidak boleh lagi hanya bergantung pada belas kasihan anggaran rutin dari pusat.

Ia mengajak seluruh wilayah di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), mulai dari Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, hingga Lampung, untuk berani "lepas sambung" dari ketergantungan finansial klasik.

"Kita butuh keberanian untuk berinovasi," tegas Rahmat Mirzani dengan nada optimis. Senjatanya? Obligasi dan Sukuk Daerah.

Dua instrumen keuangan ini ia tawarkan bukan sekadar sebagai alternatif, melainkan sebagai solusi strategis untuk memperkuat struktur pembiayaan pembangunan.

Melalui skema ini, daerah tidak lagi hanya menjadi penonton atau pemberi izin lahan, tetapi aktor utama yang mampu mengelola modal produktif secara mandiri.

Mirza menekankan bahwa pembiayaan melalui pasar modal ini akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

"Kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju. Obligasi dan sukuk akan menjadi solusi produktif untuk mempercepat pembangunan sektor-sektor kunci," jelasnya.

Namun, ia sadar bahwa menerbitkan surat utang daerah bukan perkara membalikkan telapak tangan. Ada "harga" yang harus dibayar berupa profesionalisme.

Ia menggarisbawahi pentingnya kesiapan regulasi, kapasitas SDM yang mumpuni, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Gagal Nyebrang ke Jawa! Dua Maling Motor Lampung Timur Diciduk Polisi di Pelabuhan Bakauheni

Visi besar ini tentu membutuhkan "orkestra" yang harmonis. Sang Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akademisi, hingga para investor, untuk bersinergi.

Ia bermimpi Lampung bisa menjadi pilot project atau daerah percontohan nasional dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan modern.

"Saya percaya, jika kolaborasi ini berjalan baik, Lampung akan menjadi daerah yang lebih kompetitif. Kita ingin menciptakan ekosistem pembiayaan yang transparan dan berkelanjutan," tambahnya. (ANTARA)

Load More