Kelangkaan Ahli Gizi Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Skema Penugasan untuk SPPG

SuaraLampung.id - Kelangkaan tenaga ahli gizi di lapangan menjadi sorotan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini membuat sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum dapat beroperasi maksimal, meski fasilitas fisik telah tersedia.

Merespons persoalan tersebut, pemerintah melalui Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) menyiapkan skema penugasan khusus untuk memastikan ketersediaan ahli gizi di setiap SPPG. Langkah ini dibahas dalam rapat mingguan Tim Koordinasi Program MBG bersama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi (DPP Persagi) di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (21/11).

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi merupakan syarat mutlak agar dapur MBG dapat beroperasi. Namun, di banyak daerah, tenaga ahli gizi masih sulit ditemukan.

“Di lapangan terjadi kelangkaan ahli gizi. Akibatnya, banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi. Karena itu, kami menyiapkan skema penugasan agar kebutuhan ini bisa segera teratasi,” ujar Nanik.

Ia berharap Persagi dapat berperan aktif membantu pemerintah mengisi kekosongan tenaga ahli gizi di ribuan SPPG yang telah dibangun di berbagai daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Persagi, Doddy Izwardy, menyatakan kesiapan organisasinya untuk menugaskan para anggotanya. Saat ini, Persagi memiliki sekitar 53 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan latar belakang pendidikan beragam, mulai dari D3 hingga S3.

“Kami siap mendukung penuh Program MBG. Anggota kami siap ditugaskan, asalkan ada kejelasan lokasi penempatan dan mekanisme status kerja mereka di SPPG,” kata Doddy.

Data Kementerian Kesehatan mencatat, saat ini terdapat 34.048 ahli gizi yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, terdapat potensi 18.998 ahli gizi di Puskesmas yang dapat diperbantukan ke SPPG, termasuk 2.423 tenaga ahli gizi yang masih berstatus sukarela.

Sumber daya lain juga tersedia dari lulusan baru bidang gizi. Tercatat, sebanyak 10.341 lulusan D3, D4, Profesi, dan S1 Ilmu Gizi dari perguruan tinggi umum, serta 3.912 lulusan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes, siap mengisi kebutuhan tenaga ahli gizi di dapur-dapur MBG.

Baca Juga: Cek Fakta Jokowi Terima Suap dari Bupati Lampung Tengah, Benarkah?

Menindaklanjuti potensi tersebut, Nanik meminta Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Persagi segera duduk bersama menyusun peta kebutuhan dan skema penempatan ahli gizi secara nasional. Ia memastikan pemerintah akan membantu proses administrasi dan kepegawaian para tenaga ahli gizi yang ditugaskan.

“Mereka akan kami bantu prosesnya, tapi juga harus bekerja dengan baik dan tidak berpindah-pindah. Program ini butuh komitmen,” tegas Wakil Kepala BGN itu.

Selain persoalan tenaga ahli gizi, rapat juga menyoroti percepatan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional dapur MBG. Hingga kini, ribuan SPPG masih dalam proses pengajuan atau perbaikan setelah gagal uji Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Pemerintah pun mendorong percepatan pengurusan SLHS, termasuk membuka opsi pemrosesan manual di daerah yang masih terkendala sistem digital.

Dengan skema penugasan ahli gizi dan percepatan sertifikasi dapur, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih merata dan berkualitas. Langkah ini menjadi kunci untuk memastikan tujuan utama MBG—meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat—dapat tercapai secara berkelanjutan.