SuaraLampung.id - Pertumbuhan dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 mencapai 12,68 persen secara tahunan atau mencapai Rp11,5 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, penyaluran TKD pada triwulan II 2024 ini tumbuh dibanding periode yang sama pada 2023 yaitu sebesar Rp10,1 triliun.
Ia mengatakan pertumbuhan transfer ke daerah itu didorong oleh pencapaian positif realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar 16,82 persen atau mencapai Rp7,5 miliar dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan penyaluran pendanaan kelurahan sebesar 60,47 persen mencapai Rp32,50 miliar, DAU bidang pendidikan 29,54 persen mencapai Rp790,7 miliar, dan DAU block grant 18,05 persen sebesar Rp6,3 triliun.
Kemudian, percepatan penyaluran DAU penggajian PPPK di sembilan pemerintah daerah Rp40,75 miliar, DAU kesehatan Rp258,2 miliar, dan DAU pekerjaan umum Rp147,36 miliar.
"Lalu, dari penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar 1,07 persen mencapai Rp2,1 triliun, pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya realisasi tunjangan profesi guru sebesar 1,03 persen Rp19,76 miliar, bantuan operasional sekolah sebesar 4,30 persen mencapai Rp848 miliar, dan dana fasilitasi penanaman modal sebesar 10,91 persen mencapai Rp3,81 miliar," katanya.
Sedangkan, untuk penyaluran DAK nonfisik lainnya meliputi bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya Rp2,75 miliar, bantuan operasional keluarga berencana Rp46,73 miliar, bantuan operasional kesehatan (BOK) dinas Rp67,07 miliar, BOK puskesmas Rp77,44 miliar, BOP PAUD Rp62,72 miliar, BOP kesetaraan Rp21,41 miliar, serta ketahanan pangan dan pertanian Rp3,72 miliar.
Lalu, bagi pelayanan kepariwisataan Rp1,10 miliar, pelayanan PPA Rp62,72 miliar, PK2SIKM Rp0,86 miliar, peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) Rp2,89 miliar, TKG ASN Daerah Rp9,69 miliar, dan TPG ASN Daerah Rp942,93 miliar.
"Pertumbuhan TKD juga dipengaruhi oleh realisasi dana desa sebesar 22,46 persen yang dipengaruhi adanya redesign penyaluran dana desa. Serta, adanya peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa. Kemudian ada pertumbuhan insentif fiskal sebesar 22,09 persen," ucap dia.
Baca Juga: Smanda Festival 2024 Hadirkan Nidji Sebagai Bintang Tamu
Menurut Dody, sisa pagu alokasi transfer ke daerah sampai akhir 2024 sebesar Rp10,8 triliun.
"Sementara itu, realisasi dana bagi hasil (DBH) turun 7,68 persen dan DAK fisik sebesar 37,46 persen," tambahnya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Smanda Festival 2024 Hadirkan Nidji Sebagai Bintang Tamu
-
Pecahkan Rekor Nasional, Lifter Lampung Viki Aryanto Gagal Raih Emas di PON
-
Kepergok Warga, Maling Motor di Kemiling Todongkan Senpi Rakitan
-
Ini 5 Partai Nonparlemen yang Mendukung Arinal-Sutono di Pilgub Lampung 2024
-
4 Komoditas Ini Berandil Besar Sumbang Inflasi Tahunan di Lampung
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
10 Hotel Bukber di Lampung dengan View Laut, Update Harga dan Promo Terbaru
-
Digerebek Dini Hari, Pemilik Karaoke dan Pelanggan Ditangkap Saat Asyik Pesta Sabu
-
Niat Mandi Puasa Ramadhan 2026 untuk Sebulan: Bacaan Arab, Latin, Artinya dan Tata Cara Lengkap
-
'Hilang Huma(n)': Ketika KoBer Membaca Krisis Pangan sebagai Krisis Peradaban
-
Viral Dulu, Baru Ditambal: Jalan 13 Km di Purbolinggo Akhirnya Dilirik Pemerintah