- Universitas Lampung menindak tegas oknum dosen RF atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi.
- Satgas PPKPT Unila merekomendasikan sanksi disiplin ASN serta menyediakan pendampingan hukum komprehensif bagi korban.
- Unila memutus total akses pelaku agar korban dapat merampungkan studi dan diwisuda dengan aman.
SuaraLampung.id - Universitas Lampung (Unila) menegaskan tidak ada ruang kompromi maupun perlakuan istimewa bagi RF, oknum dosen sekaligus Ketua Program Studi (Kaprodi) yang tersandung kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya.
Penanganan kasus ini dipastikan berlanjut ke mekanisme penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sikap tegas kampus diambil setelah korban secara terbuka menolak penyelesaian melalui jalur kekeluargaan (restorative justice).
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo, menyatakan bahwa jabatan struktural terduga pelaku tidak akan mengaburkan objektivitas hukum dan etik di lingkungan kampus.
"Status atau jabatan struktural tidak menjadi dasar pemberian perlakuan khusus. Seluruh proses kami jalankan secara objektif, transparan, dan sesuai regulasi," tegas Budi, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:3 Calon Rektor Unila Lolos ke Final: Dr Budiyono Memimpin, Suara Menteri 35 Persen Jadi Penentu
Penanganan perkara ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024.
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila telah merampungkan serangkaian investigasi dengan memeriksa saksi-saksi, terlapor, hingga meminta keterangan ahli.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Satgas PPKPT mengeluarkan tiga rekomendasi penting kepada Rektor Unila yakni penegakan sanksi disiplin ASN bagi terlapor, fasilitasi pendampingan hukum lewat Tim Advokasi Unila jika korban memutuskan membawa kasus ini ke ranah kepolisian dan akses advokasi berkelanjutan melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH).
"Satgas bertugas menyusun rekomendasi faktual. Untuk eksekusi akhir sanksi disiplin ASN berada di bawah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021," imbuh Budi.
Di sisi lain, Unila mengambil langkah protektif guna mengamankan masa depan akademik korban. Intervensi khusus dilakukan dengan memutus total akses RF terhadap korban dalam aktivitas perkuliahan.
Baca Juga:Ini Daftar 6 Bakal Calon Rektor Unila 20272031: Panitia Larang Keras Aksi Saling Menjatuhkan
Korban difasilitasi menyelesaikan penulisan tesis hingga menempuh sidang kelulusan tanpa kehadiran maupun keterlibatan terlapor.
Langkah ini terbukti efektif. Korban berhasil menyelesaikan masa studinya dengan aman dan kini telah resmi diwisuda.
"Ini wujud nyata komitmen perlindungan kampus. Hak pendidikan korban tidak boleh dirampas atau diperlambat oleh kasus ini," kata Budi.
Pihak rektorat memastikan materi pemeriksaan tetap dijaga kerahasiaannya sesuai mandat Pasal 30 Permendikbudristek 55/2024, namun penanganan perkara akan terus diinformasikan kepada publik secara terukur dan akuntabel. (ANTARA)
