alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ini Alasan Hakim MK Tidak Batalkan UU Cipta Kerja Secara Mendadak

Wakos Reza Gautama Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:57 WIB

Ini Alasan Hakim MK Tidak Batalkan UU Cipta Kerja Secara Mendadak
Ilustrasi hakim MK Saldi Isra. Saldi Isra ungkap alasan MK tak batalkan UU Cipta Kerja secara mendadak. [ANTARA/Putu Indah Savitri]

dalam putusannya majelis hakim MK secara jelas menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945

SuaraLampung.id - Putusan majelis hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Cipta Kerja dengan memberi tenggat waktu 2 tahun menuai pro kontra. 

Padahal dalam putusannya majelis hakim MK secara jelas menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Cipta Kerja cacat formil. 

Hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, mengatakan majelis hakim MK memiliki berbagai pertimbangan untuk tidak membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak meskipun telah dinyatakan cacat formil.

“Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan sendiri. Jangan mendadaklah. Harus ada peralihan, harus ada transisi, dan sebagainya. Kalau ada orang berdebat, ya silakanlah,” kata dia, ketika menjadi pemberi materi dalam kuliah umum bertajuk “Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dan dipantau dari Jakarta, Jumat (3/12/2021) dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Menaker: Pengambilan Kebijakan Soal Pengupahan sesuai dengan Mandat UU Cipta Kerja

Berdasarkan paparan dia, membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak, dalam hal ini setelah menemukan adanya cacat dalam proses pembentukan, dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.

UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan konstitusi, kata dia, proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak berdasarkan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta norma yang telah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah mengalami perubahan dan pergantian ketika melalui tahap perundangan.

“Satu saja terbukti, itu cacat formil. Ini sudah empat. Agak berat nich kerja pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang ini, karena dia harus mengoreksi empat yang dinyatakan keliru oleh Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Oleh karena itu, majelis hakim memberikan waktu selama dua tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikan tersebut tidak hanya dengan melakukan revisi terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih tinggi dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut UU Ciptaker Masih Berlaku Meski MK Nyatakan Inkonstitusional

“Nanti khan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan diperbaiki, bisa juga di dalam undang-undang itu dijelaskan bagaimana partisipasi publik itu dilaksanakan,” ujar dia.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait