alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pakar Hukum: Polisi Salah Tangkap Harus Dipidana

Wakos Reza Gautama Selasa, 22 Juni 2021 | 10:31 WIB

Pakar Hukum: Polisi Salah Tangkap Harus Dipidana
Ilustrasi salah tangkap. Pakar hukum sarankan polisi salah tangkap dipidana. [Shutterstock]

perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke RKUHP

SuaraLampung.id - Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dinilai mesti mengatur mengenai ketentuan pidana bagi polisi yang salah tangkap

Wacana pemidanaan polisi salah tangkap di RKUHP ini digulirkan Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago.

Faisal memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Harus ada aturan tersebut agar penegak hukum kepolisian tidak bisa sembarang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya," kata Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.H. menjawab pertanyaan ANTARA, di Semarang, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga: Akademisi Ini Desak Aturan Pidana Salah Tangkap yang Dilakukan Polisi Diatur dalam RKUHP

Guru Besar Hukum Unbor Faisal Santiago mengemukakan hal itu ketika merespons Pasal 282 dan Pasal 515 RUU KUHP terkait dengan pemidanaan terhadap advokat yang curang dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal-pasal tersebut juga sempat dipertanyakan oleh pakar hukum dari Unissula Semarang Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. karena ancaman pidana hanya berlaku terhadap advokat yang notabene penegak hukum.

Prof. Faisal Santiago sependapat dengan Jawade Hafidz bahwa ketentuan pemidanaan juga berlaku terhadap penegak hukum kepolisian agar lebih berhati-hati sebelum menangkap orang atas dugaan melakukan tindak pidana.

"Penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, harus profesional ketika menjalankan tugasnya. Polisi jangan semena-mena menangkap seseorang tanpa bukti lengkap," kata Prof. Faisal.

Ia lantas mengusulkan ada ketentuan itu di dalam RUU KUHP yang terdiri atas 36 bab dan 628 pasal, agar penegak hukum kepolisian lebih profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16.

Baca Juga: Bantah Densus 88 Salah Tangkap Terduga Teroris di Riau, Polri: Penangkapan Berdasar Bukti

Dengan demikian, kata Prof. Faisal, polisi yang salah tangkap ada sanksinya, baik secara hukuman maupun etika profesi.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait