Ketok Palu Perubahan KUA-PPAS Rp7,99 Triliun: Menilik Peta Jalan Lampung Sejahtera di 2026

SuaraLampung.id - Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD menyepakati bahan bakar utama pembangunan daerah untuk tahun 2026. Angka belanja daerah pun dipatok di angka Rp7,99 triliun.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 ini adalah bukti sinergi yang matang antara eksekutif dan legislatif.

"Ini adalah komitmen bersama untuk menjalankan fungsi penganggaran yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat," ujarnya, Sabtu (8/8/2026).

Di balik total belanja Rp7,99 triliun tersebut, tersimpan serangkaian target makro yang ambisius. Pemerintah Provinsi Lampung tidak ingin hanya sekadar belanja, tapi ingin memastikan setiap rupiah berdampak pada kualitas hidup warga.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipatok pada level 74,00 hingga 74,40 poin.

Sejalan dengan itu, angka kemiskinan ditargetkan melandai ke angka satu digit, yakni di kisaran 8,90 hingga 9,65 persen.

Bagi warga yang sering mengeluhkan kondisi infrastruktur, ada kabar baik. Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan di seluruh provinsi mencapai 83,55 hingga 85,70 persen. Target ini menjadi angin segar bagi kelancaran distribusi logistik dan mobilitas warga.

Lampung tampaknya ingin membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan kelestarian alam. Di saat target pertumbuhan ekonomi dipacu di angka 5,30-5,80 persen, Pemprov Lampung juga memasukkan variabel lingkungan yang sangat berani yakni penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 62 hingga 64 persen.

Untuk menopang semua rencana besar itu, struktur pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,99 triliun, dengan sisa kebutuhan ditutup melalui skema penerimaan pembiayaan daerah.

Baca Juga: Sandiwara Begal Sadis Way Pengubuan Berakhir di Jeruji Besi

"Kami mengarahkan setiap kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah," tegas Jihan Nurlela.

Langkah selanjutnya adalah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026. Jihan berharap proses pembahasan berlangsung konstruktif agar program-program pembangunan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa hambatan birokrasi. (ANTARA)