Pemutihan Pajak Terakhir di Lampung Sebelum Kendaraan Bodong Dihapus Permanen

Apa saja yang dibebaskan?
• Bebas tunggakan pokok & denda PKB (cukup bayar 1 tahun berjalan)
• Bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya

Layanan pemutihan bisa diakses di:
• Seluruh kantor Samsat
• Layanan unggulan seperti Samsat Drive Thru
• e-Samsat
• 277 BUMDes via aplikasi e-Samdes

Bisa Dongkrak PAD

Sebelumnya Komisi III DPRD Lampung meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Gubernur Lampung terpilih yakni Rahmat Mirzani Djausal, membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor setelah resmi dilantik.

Baca Juga: Terungkap! Detik-Detik Oknum TNI Tembak 3 Polisi di Arena Sabung Ayam Way Kanan

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris mengatakan, pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), yang sebelumnya terjadi defisit anggaran.

"Pemutihan pajak kendarana bermotor ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan PAD Lampung, yang tidak mencapai target di tahun 2024. Jadi saya usul agar Gubernur Lampung terpilih nanti langsung melakukan pemutihan pajak," kata Munir Abdul Haris, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, pemutihan pajak kendaraan tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan dari sektor kendaraan bermotor. Kemudian untuk mengetahui berapa capaian objek pajak untuk merumuskan APBD di tahun berikutnya.

"Pajak kendaraan bermotor ini jadi penyumbang terbesar PAD selama ini, karena berdasarkan data dari Korlantas Polri, ada 3,9 juta kendaraan di Lampung yang berpotensi membayar pajak," ujar Munir Abdul Haris.

Meski demikian, Munir juga turut menekankan pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor harus dilakukan dengan strategi yang lebih matang dan inovatif, salah satunya dengan menerapkan pembayaran pajak menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta pengiriman berkas pajak secara digital yang langsung sampai ke rumah warga.

Baca Juga: Rekonstruksi Penembakan 3 Polisi Way Kanan Tidak Digelar di TKP

Sebelumnya Munir Abdul Haris mengungkap adanya persoalan tunda bayar dan defisit anggaran daerah pada APBD tahun 2024.