SuaraLampung.id - Manajemen Bakso Son Hajisony atau bakso Sony memutuskan akan menutup semua gerainya di Bandar Lampung. Bakso Sony akan fokus usahanya di luar Bandar Lampung.
Langkah penutupan gerai Bakso Sony di Bandar Lampung diambil pihak manajemen karena adanya masalah pajak yang membelit bakso legendaris di Lampung itu.
Diketahui sebanyak enam gerai Bakso Sony di Bandar Lampung disegel Pemerintah Kota Bandar Lampung karena tidak menggunakan tapping box secara maksimal.
Tapping box adalah alat perekam transaksi tempat usaha yang dipasang pihak Pemkot Bandar Lampung. Pemasangan tapping box ini digunakan untuk mencatat transaksi tempat usaha sehingga bisa dihitung jumlah pajaknya.
Namun beberapa tempat usaha di Bandar Lampung tidak mengindahkan pemasangan tapping box. Salah satunya adalah gerai Bakso Sony.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menilai penyegelan terhadap usaha Bakso Son Hajisony di Bandar Lampung sudah sesuai dengan undang-undang. Pemkot menilai, penutupan gerai di Bakso Sony karena tidak kooperatif karena tidak menggunakan tapping box secara maksimal.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah mengatakan, sejatinya tapping box itu bukan kehendak dari Pemkot Bandar Lampung, tapi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Deddy Amarullah menyampaikan, jangan jadikan tapping box sebagai momok, karena pajak bukan dari pengusaha saja, tapi dari konsumen sebesar 10 persen harga jual makanan.
"Dengan permasalahan di Kota Bandar Lampung, pendapat asli daerah (PAD) memang ada penurunan, kami sudah melakukan upaya penagihan pajak kepada Bakso Son Hajisony. Mereka hanya kutip saja dari konsumen dan menyampaikan ke kami, karena ini juga untuk membantu pembangunan kota," kata Deddy Amarullah saat rilis terkait Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D) di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (5/7/2021) dilansir dari Lampungpro.co--media jaringan Suara.com.
Baca Juga: Sejarah Bakso Sony di Lampung, Beli Mesin dari Jerman Seharga Rp2 Miliar
Pemkot Bandar Lampung menyesali adanya 18 gerai Bakso Son Hajisony yang tidak signifikan, untuk pendapatannya dan tidak memakai tapping box.
Pemkot berharap agar tiap perusahaan itu menggunakan tapping box sesuai keinginan dari KPK. Hal ini juga sesuai amanah Udang-Undang PB 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 dalam pengawasan penggunanya menggunakan tapping box.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Yanwardi mengungkapkan, pengusaha Bakso Son Hajisony sejak awal penggunaan tapping box tidak secara maksimal. Hingga kini, manajemen juga tidak mau menandatangani fakta integritas penggunaan tapping box.
"Dari gambarannya sejak tahun 2018 pertama kali pemasangan tidak pernah dipakai. Kalau bicara mengenai kebocoran, kami sudah melakukan pendekatan dan dari tim yang turun ke lapangan proyeksi setoran Bakso Son Hajisony sebesar Rp400 juta perbulan," ungkap Yanwardi.
Namun dari proyeksi setoran pajak Rp400 juta, pihak Bakso Sony hanya menyetor sebesar Rp150 juta.
Pemerintah Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa 18 gerai Bakso Son Hajisony di kota itu hanya menyetorkan pungutan Rp150 juta dari yang seharusnya diserahkan sekitar Rp400 juta per bulan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
BGN Siapkan Sanksi Finansial bagi SPPG yang Abaikan Standar Dapur MBG
-
BGN Ingatkan Mitra dan Yayasan Tingkatkan Kepedulian terhadap Sekolah Penerima MBG
-
Pasokan Pangan MBG Diperkuat dari Desa, BGN Gandeng Masyarakat dan UMKM
-
Dapur MBG Wajib Penuhi SOP, BGN Siap Evaluasi dan Sesuaikan Insentif Fasilitas
-
BGN Tegaskan Kewajiban Kepemilikan SLHS sebagai Syarat Operasional SPPG