SuaraLampung.id - Senyum warga Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, yang seharusnya merekah saat menerima bantuan pangan dari pemerintah, mendadak sirna.
Di hadapan mereka, karung-karung beras yang menjadi tumpuan harapan justru menghadirkan kekecewaan: beras ditemukan tidak hanya berkutu, tetapi juga berwarna kekuningan.
Temuan yang sontak menjadi buah bibir ini menjadi tamparan keras bagi program bantuan pangan yang digulirkan untuk 890 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut.
Bantuan untuk alokasi Juni dan Juli 2025, yang masing-masing KPM terima seberat 10 kg, tercoreng oleh masalah kualitas yang seharusnya tidak terjadi pada bantuan krusial dari negara.
Baca Juga:Polda Buru Pelaku Pembakaran Rumah Eksekutor Pegawai Koperasi di Natar
Laporan warga yang resah tak butuh waktu lama untuk memicu alarm. Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat, mengubah potensi krisis kepercayaan menjadi panggung akuntabilitas.
Senin pagi (4/8/2025), Balai Desa Bumi Restu menjadi saksi klarifikasi dan penggantian langsung beras bermasalah tersebut.
Kepala Cabang Bulog Lampung, Fedrial Farhan, tidak menampik temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dari ribuan karung yang didistribusikan, tujuh di antaranya memang teridentifikasi memiliki kutu.
"Begitu kami mendapat laporan, langsung kami cek dan ganti dengan beras baru yang layak konsumsi," ujar Fedrial Farhan dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Ia menegaskan bahwa Bulog memegang teguh tanggung jawab untuk menjamin kualitas setiap butir beras yang sampai ke tangan masyarakat.
Baca Juga:Misteri Mayat Berjaket Merah di Natar Terjawab: Pegawai Koperasi Dijerat Tali Lalu Dibuang
Insiden ini sontak membuka kotak pandora tentang proses quality control (QC) dalam rantai distribusi bantuan sosial.
Dinas Pangan Lampung Selatan, yang diwakili oleh Puji Astuti, menyatakan pihaknya akan mengambil pelajaran serius dari kejadian ini. Proses sortir dan pengawasan sebelum beras disalurkan ke titik-titik distribusi berikutnya akan diperketat secara signifikan.
Kegiatan klarifikasi yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), aparat desa, hingga Bhabinkamtibmas dan Babinsa, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani keluhan publik.
Para pendamping PKH bahkan diberikan sosialisasi khusus agar lebih teliti dan sigap dalam menampung serta menindaklanjuti setiap keluhan warga.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus mendorong perbaikan penyaluran bansos agar tepat sasaran dan berkualitas.
Masyarakat pun didorong untuk lebih proaktif. Jika menemukan masalah serupa, warga diimbau untuk tidak segan melapor melalui aparat desa atau kanal pengaduan resmi yang tersedia.
"Ini bantuan dari negara, kualitasnya harus baik dan sampai ke yang berhak," kata seorang aparat desa saat proses penggantian berlangsung, menyuarakan sentimen bersama.
Kejadian di Desa Bumi Restu menjadi studi kasus penting tentang vitalnya sinergi dan responsivitas dalam program pemerintah. Kehadiran berbagai unsur, dari pemerintah daerah, BUMN (Bulog), hingga aparat keamanan, menunjukkan bahwa pengawasan bantuan pangan adalah tanggung jawab kolektif.
Proses penggantian beras yang berjalan aman, terbuka, dan diterima baik oleh warga menjadi penawar kekecewaan awal.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya menjadi respons reaktif, tetapi juga menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang berkelanjutan untuk memastikan program bantuan pangan benar-benar mencapai tujuannya: meringankan beban masyarakat dengan pasokan yang berkualitas dan layak konsumsi.
Pemerintah memastikan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat akan selalu terbuka dan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan segera, menjaga kepercayaan publik terhadap program vital negara.
