SuaraLampung.id - Enam asosiasi perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, protes terhadap kebijakan pembatasan angkutan barang selama arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah.
Menurut para pengusaha, pembatasan itu dinilai menganggu kelancaran arus barang ekspor impor dari dan atau ke Pelabuhan Panjang.
Sebagai bentuk penolakan, enam ketua asosiasi yang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pelabuhan Panjang Lampung (Gaspol) mengirimkan surat ke Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Selasa (18/3/2025).
Asosiasi itu terdiri dari terdiri dari DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistics And Forwarders Association (Alfi/Ilfa), DPC Khusus Organda Pelabuhan Panjang, DPD GPEI Lampung, BPD GINSI Lampung, DPW APBMI Lampung dan DPC lndoneslan Shipoweners Association (INSA) Lampung.
Baca Juga:Butuh Bantuan Saat Mudik di Lampung? Hubungi Call Center 110 Gratis 24 Jam
Ketua DPW Alfi/Ilfa Lampung Senoharto atas nama Gaspol mengatakan pembatasan operasional angkutan barang berlaku mulai Senin 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Di Provinsi Lampung pembatasan berlaku di ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan ruas non Tol Jalinsum dan Jalintim.
"Pembatasan ini tanpa ada pengecualian untuk angkutan ekspor impor dari dan atau ke Pelabuhan Panjang yang melayani komoditas beragam di luar dari komoditas pengecualian di surat keputusan bersama (SKB)," kata Senoharto Kamis (20/3/2025) dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Aturan yang dimaksud adalah SKB Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Korlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga.
SKB itu mengenai pengaturan lalu lintas jalan dan penyebrangan selama masa arus nudik dan arus balik Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah.
Menurut Senoharto, pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari tersebut sangat lama waktunya.
Baca Juga:Jadi Atensi Mendagri, Mirza Perintahkan Kepala Daerah Perbaiki Lampu Penerangan Jalan di Jalur Mudik
"Ini akan mengakibatkan stagnansi atas kelancaran arus barang ekspor impor dari dan atau ke Pelabuhan Panjang," kata Senoharto.
Dia mengatakan, kegiatan di Pelabuhan Panjang pada masa Lebaran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tetap berjalan normal 24 jam.
Kapal yang datang tetap harus dilayani dan operasional bongkar muatnya agar tidak menimbukan kongesti dan demurage yang membuat ekonomi biaya tinggi.
"Untuk itu kami mohon ada kebijakan diskresi agar angkutan barang ekspor impor dari dan atau ke Pelabuhan Panjang dapat tetap beroperasi dengan pengaturan khusus agar tidak menggangu arus lalu lintas pemudik," kata dia.
SKB 3 Menteri
Seperti diketahui pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga instansi dalam rangka pengaturan operasional angkutan barang pada masa angkutan Lebaran 1416H/2025.
- 1
- 2
