Polda Lampung Bongkar Penyalahgunaan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Polda Lampung mengungkap penyalahgunaan distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi.

Wakos Reza Gautama
Senin, 07 November 2022 | 15:50 WIB
Polda Lampung Bongkar Penyalahgunaan Distribusi Pupuk Bersubsidi
Ilustrasi pupuk bersubsidi. Polda Lampung bongkar penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi. [Foto: Suaraindonesia]

SuaraLampung.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung mengungkap penyalahgunaan distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi.

Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Lampung AKBP Muhammad Fauzi mengatakan, pihaknya mendapat laporan kegiatan penjualan pupuk Urea Bersubsidi yang dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan pengecer pupuk di Kabupaten Lampung Timur.

Aparat kepolisian lalu menggerebek gudang penyimpanan pupuk bersubsidi di warung bernama Berkah Abadi yang berlokasi di Dusun IV Kedaung RT 007 RW 004, Kelurahan Jaya Asri, Kecamatan Metro Kibang.

Di sana, polisi menemukan adanya tumpukan pupuk bersubsidi sebanyak 175 karung atau setara 8,7 Ton dengan berat masing-masing 50 Kg Pupuk UREA Produksi PT Pupuk Indonesia.

Baca Juga:Babaranjang Adu Kepala, Lalu Lintas Kereta Api Lampung-Palembang Lumpuh Total

Pupuk bersubsidi tersebut berasal dari Kios Pupuk bernama Bintang Jaya atau pengecer resmi pupuk urea bersubsidi di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

"Pupuk tersebut dijual di atas harga HET pupuk bersubsidi antara Rp 150ribu sampai Rp 160ribu per karung seberat 50 kg yang seharusnya Rp. 112.500,- per karung," jelasnya dikutip dari Saibumi.com--jaringan Suara.com.

Pelaku dalam kasus ini ialah Pria berinisial DD selaku pemilik Warung Berkah Abadi, dan seorang pria berinisial IS selaku pemilik kios Pupuk Bintang Jaya.

Menurut Fauzi, pengecer resmi Pupuk UREA BERSUBSIDI di Wilayah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penyelewengan. 

Ini karena mereka menjual Pupuk UREA Bersubsidi kepada pelaku usaha di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur yang bukan kelompok tani yang berhak dan beda wilayah atau rayon.

Baca Juga:Per 4 November 2022, Pemprov Lampung Urutan Kedua Tertinggi Persentase Belanja APBD Provinsi se-Indonesia

"Mereka memanipulasi data laporan realisasi dan pendistribusian pupuk. Seolah-olah sudah disalurkan ke kelompok tani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK)," tuturnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini