Suteki lalu menerangkan bahwa sistem kepolisian di Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu centralized system of policing.
Sistem pertama Fragmented system of policing yang dianut Amerika menurut Suteki adalah sistem desentralisasi yang ekstrem karena langsung negara-negara bagian yang menangani.
Sistem kedua kata Suteki adalah Integrated system of policing contohnya adalah jepang. Sementara Indonesia menganut sistem ketiga yaitu centralized system of policing.
Menurut Suteki ada empat kelemahan di centralized system of policing.
Baca Juga:Tragis Karier Kompol Chuck Putranto, Anak Jenderal Polisi yang Dipecat Gara-gara Ikut Geng Sambo
Pertama cenderung berpihak pada penguasa, kedua, polda-polda itu tidak dapat dukungan dari rakyat.
"Ketiga birokrasi yang panjang. Keempat kurang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat dan kelima rentan terhadap intervensi penguasa dalam hal ini adalah abuse of power dan itu nyata sekarang," kata dia.
"Apa yang terjadi pada Ferdy Sambo, adalah menjadi cermin ketika kita menggunakan centralized system of policing buruknya terjadi mafia besar di dalam Mabes," lanjutnya.
Karni Ilyas mengaku jika ada ide polisi di bawah kementerian, intervensi pasti tetap ada.
"Jika menterinya dari Golkar, pasti Golkar akan memanfaatkan kekuasaan. Kalo dari PDI juga mesti PDI," ujar Karni Ilyas.
Baca Juga:Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta terima surat cekal istri Irjen Sambo, Putri Chandrawathi
"Maka saya sarankan supaya ada di polda-polda dan juga polres kemudian di tingkat nasional ada komisioner kepolisian," jawab Suteki.
Menurut Suteki, komisioner kepolisian ini tidak boleh punya hubungan yang sifatnya komando dengan polda dan polres.
Sistem centralized kata dia, yang jadi persoalan adalah komando di samping jabatan-jabatan mirip militer.
Menurutnya sejak tahun 2000 ada pemisahan TNI-Polri, masyarakat sipil ingin menempatkan polisi sipil harus melepaskan dari karakter militernya.
"Sekarang yang kita lihat, polisi sekarang ini begitu sipil atau begitu militer? Kalau saya tangkap begitu militeristik. Ketika sangat militeristik maka yang ada adalah sistem komando jadi tunduk pada komando bukan tunduk pada hukum. Ini berbahaya bang," tegas Suteki.
