SuaraLampung.id - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menahan mantan Kepala Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah inisial AG, Kamis (1/7/2021).
AG ditahan karena menjadi tersangka perkara korupsi pembangunan fisik tahun anggaran 2019 dan Dana Penyertaan modal BUMK TA 2018 Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah M Angga Mahatama mengatakan, AG ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.
"Alasan penahanan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi," ujar Angga melalui siaran pers, Kamis (1/7/2021).
Baca Juga:Mark Sungkar Dituntut 2,5 Tahun Penjara
AG adalah mantan Kepala Kampung Subang Jaya periode 2013-2019. Di periode dirinya menjabat, AG melakukan penyimpangan pembangunan fisik tahun anggaran 2019 dan Dana Penyertaan modal BUMK TA 2018.
hasil audit Auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan ada penyimpangan. "Akibat perbuatannya, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp415.094.000," kata Angga.
AG disangka telah melanggar pasal dalam Primair Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidair Pasal 3 UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga:Skandal Korupsi Damkar Depok, Pengacara Sandi: Kejari Harus Segera Gelar Perkara
