"Penolakan MA atas permohonan intervensi Pelapor dikemukakan langsung oleh Panitera Muda TUN MA tanggal 18 Januari 2021. Ini berarti MA melanggar asas peradilan yang wajib mendengarkan keterangan para pihak secara adil dan berimbang sebelum mengambil keputusan," jelas dia.
Yusril Ihza Mahendra lalu menyoroti dari aspek materil. Pertama, kata dia, terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh hakim dalam memutus perkara ini.
"Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai KPU Kota Bandar Lampung telah melanggar kewenangan dari sudut waktu dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan yang diatur pasal 5 UU 1/2015 juncto PKPU No 5/2020. Padahal pelaksanaan putusan Bawaslu oleh KPU, juga perintah undang-undang melalui pasal 135A ayat (4) dimana KPU Provinsi/Kab wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari. Dengan kata lain, tidak ada pilihan hukum lain bagi KPU selain menindaklanjuti keputusan diskualifikasi Bawaslu," terangnya lagi.
Yusril juga menilai terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh hakim karena majelis menilai fakta secara keliru. Yakni menilai pembagian Covid-19 tidak serta merta menguntungkan Pasangan calon 03 (Eva Dwiana).
Baca Juga:Eva-Deddy Menang di MA, KPU Bandar Lampung Fokus di MK
Padahal, kata Yusril, setiap pembagian itu jelas nyata terbukti disisipi pesan untuk memilih pasangan calon nomor urut 03. Selain itu, menurutnya, majelis memuat pertimbangan yang asumtif dengan menyebut pasangan calon nomor urut 02 yang berstatus petahana (wakil walikota Yusuf Kohar) seharusnya menjadi pihak yang memperoleh keuntungan atas bantuan tersebut.
"Majelis Hakim menutup mata atas pengaruh pelanggaran TSM kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03," tegasnya.
"Atas alasan-alasan itu, terdapat cukup alasan yang cukup untuk meninjau ulang putusan MA tersebut. Kami sedang mempelajari kemungkinan untuk mengajukan PK atas Putusan MA tersebut," tutup Yusril.
