Lampung Kunci Pintu Pangan: Puluhan Ton Gabah Dicegat Keluar Provinsi

SuaraLampung.id - Belakangan ini, suasana di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, sedikit berbeda. Ada penjagaan ketat yang menyasar muatan gabah.

Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah memperketat pintu keluar demi menjaga kedaulatan pangan lokal. Hasilnya tak main-main, sebanyak 50 ton gabah yang hendak diseberangkan ke luar provinsi berhasil dicegat dan dipaksa putar balik.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Muhammad Firsada, mengungkapkan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk pengamanan stok pangan daerah.

"Gabah asal Lampung yang diputarbalikkan oleh tim dari Pelabuhan Bakauheni sudah cukup banyak," ujar Firsada, Kamis (3/9/2026).

Pencegatan ini bukan sekadar aksi spontan. Ada perisai hukum kuat di belakangnya, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 7 Tahun 2024 yang secara tegas melarang keluarnya gabah dari Bumi Ruwa Jurai.

Operasi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari temuan awal 10 ton, menyusul 20 ton, hingga tangkapan terbaru kembali menyentuh angka 20 ton.

Meski sukses menahan puluhan ton gabah, Firsada mengakui tantangan di lapangan sangat besar. Pelabuhan Bakauheni yang luas dengan dermaga yang banyak menjadi celah yang sulit diawasi secara total jika hanya mengandalkan tim provinsi.

"Tim ini punya batasan. Dermaga cukup luas dan anggota kita terbatas," akunya.

Oleh karena itu, ia mengetuk pintu hati pemerintah kabupaten dan kota, khususnya daerah penghasil, untuk tidak hanya menjadi penonton. Pengawasan harus dimulai sejak dari hulu, bukan hanya menumpuk beban di pintu gerbang Pelabuhan Bakauheni.

Baca Juga: Kebakaran Kandang di Way Laga: 17 Kambing Terpanggang Hidup-hidup, Kerugian Tembus Rp300 Juta

Pesan Firsada jelas agar petani dan pengepul tidak perlu khawatir gabahnya tidak terserap. Lampung memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk mengolah gabahnya sendiri.

Komunikasi antarkabupaten dan penggilingan lokal harus diperkuat agar daerah yang kekurangan produksi bisa terpenuhi kebutuhannya.

"Daerah asal gabah sebaiknya tidak perlu membawa gabahnya keluar. Peminat di dalam daerah sendiri cukup banyak, tinggal bagaimana komunikasinya diperlancar," tambah Firsada.

Langkah ini kian lengkap dengan keterlibatan Bulog. Pemprov Lampung telah meminta pemerintah daerah berkoordinasi erat dengan lembaga pangan tersebut guna memastikan penyerapan gabah berjalan maksimal dengan harga yang adil.

"Gabah-gabah ini adalah napas pangan kita. Konsumsi masyarakat Lampung harus tetap dijaga sebelum kita berpikir untuk memberi makan daerah lain," pungkasnya. (ANTARA)