Bayar Pajak Motor Tak Perlu KTP Pemilik Lama: MPP Bandar Lampung Diserbu Warga

SuaraLampung.id - Bagi banyak pemilik kendaraan bekas, "drama" paling menyebalkan setiap tahunnya bukanlah soal biaya pajak, melainkan urusan mencari KTP asli pemilik lama. Namun, mulai hari ini, keresahan warga Bandar Lampung tersebut resmi berakhir.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung baru saja meluncurkan terobosan. Kini bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa dilakukan cukup dengan membawa KTP sendiri. Syarat KTP pemilik pertama yang selama ini menjadi penghambat, resmi dipangkas.

"Warga Bandar Lampung yang ingin membayar pajak kendaraan tidak perlu lagi pusing mencari KTP pemilik lama. Cukup datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau Samsat dengan membawa KTP pribadi, petugas akan langsung melayani," ujar Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, Jumat (22/5/2026).

Kebijakan yang memanjakan warga ini merupakan bagian dari program Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Tujuannya membantu masyarakat yang selama ini terhambat membayar pajak karena kendaraannya masih atas nama pemilik sebelumnya.

Sejak kebijakan ini diberlakukan pada 1 Mei 2026, wajah Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung berubah total. Antrean warga tampak lebih padat.

"Respons masyarakat luar biasa baik. Bisa kita lihat sendiri loket di MPP terus dipadati warga. Program ini terbukti memicu masyarakat untuk lebih proaktif dan tepat waktu membayar pajak karena prosesnya yang kini jauh lebih manusiawi," tambah Yusnadi.

Di balik kemudahan yang dirasakan warga, ada target besar yang ingin dicapai pemerintah. Dengan mempermudah akses, Pemkot Bandar Lampung optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor opsen pajak kendaraan bermotor akan melonjak tajam.

Langkah ini dianggap sebagai solusi win-win. Warga senang karena urusan administratif menjadi ringan, sementara pemerintah terbantu dengan masuknya aliran dana pajak yang lebih lancar untuk pembangunan infrastruktur kota.

"Kami berharap dengan kemudahan ini, target PAD dan opsen pajak kendaraan bisa tercapai secara optimal," harap Yusnadi. (ANTARA)

Baca Juga: Pemprov Lampung Tebar Diskon Pajak Kendaraan 2026: Tunggak Menahun, Cukup Bayar 1,5 Tahun