- Pemkab Lampung Selatan membangun empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tambahan di wilayah 3T untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat.
- Program ini menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan warga setempat dalam rantai pasok bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja.
- Hingga kini, sebanyak 141 unit SPPG telah beroperasi dengan jaminan standar kesehatan melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
SuaraLampung.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa akses gizi yang layak adalah hak setiap warga, termasuk mereka yang bermukim di batas samudra.
"Kami telah menyiapkan empat SPPG tambahan yang khusus menyasar wilayah 3T, yakni di Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Harimau, hingga pelosok Kecamatan Sragi," ungkap Supriyanto di Kalianda, Kamis (21/5/2026).
Kehadiran SPPG di desa-desa dan kepulauan dirancang sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui unit-unit ini akan menyerap sumber daya lokal secara maksimal.
Mulai dari sayur-mayur, telur, hingga tenaga kerja, semuanya akan melibatkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, gizi masyarakat terpenuhi, dan dompet warga desa pun terisi.
"Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, atau balita. Ini adalah napas baru bagi ekonomi desa karena seluruh rantai pasoknya melibatkan warga sekitar," tambah Supriyanto.
Membangun di wilayah terluar tentu punya tantangan tersendiri. Namun, Pemkab Lampung Selatan menolak untuk berkompromi soal kualitas. Hingga saat ini, sebanyak 141 SPPG telah beroperasi dan tersebar di berbagai titik strategis.
Data menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 72 unit bangunan fisik telah rampung sepenuhnya, sementara 74 unit lainnya sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa makanan yang diolah di dapur-dapur gizi ini memenuhi standar operasional kesehatan yang ketat.
Baca Juga: Jasad Anonim Terombang-ambing di Perairan Bakauheni
"Pembangunan dilakukan secara bertahap, namun pasti. Dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan kemandirian gizi ini," pungkasnya. (ANTARA)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
BRI Wujudkan Kerinduan Yuni, Sang Ibu Terbang dari Pati untuk Bertemu di Taiwan
-
BRImo Taiwan Hadir, BRI Dorong Inklusi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia
-
Jaringan Aktivis 98 Lanjutkan Gerakan Warga Peduli Warga di Lampung
-
673 Hektare Lahan Way Kambas Hangus, Petugas Padamkan Api Hanya Berbekal Gepyok Kayu
-
Mengakhiri Ego Sektoral: Megaproyek Waterfront City 27 KM Ubah Wajah Pesisir Jadi Mesin Ekonomi