- Pemkab Lampung Selatan membangun empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tambahan di wilayah 3T untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat.
- Program ini menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan warga setempat dalam rantai pasok bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja.
- Hingga kini, sebanyak 141 unit SPPG telah beroperasi dengan jaminan standar kesehatan melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
SuaraLampung.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa akses gizi yang layak adalah hak setiap warga, termasuk mereka yang bermukim di batas samudra.
"Kami telah menyiapkan empat SPPG tambahan yang khusus menyasar wilayah 3T, yakni di Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Harimau, hingga pelosok Kecamatan Sragi," ungkap Supriyanto di Kalianda, Kamis (21/5/2026).
Kehadiran SPPG di desa-desa dan kepulauan dirancang sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui unit-unit ini akan menyerap sumber daya lokal secara maksimal.
Mulai dari sayur-mayur, telur, hingga tenaga kerja, semuanya akan melibatkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, gizi masyarakat terpenuhi, dan dompet warga desa pun terisi.
"Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, atau balita. Ini adalah napas baru bagi ekonomi desa karena seluruh rantai pasoknya melibatkan warga sekitar," tambah Supriyanto.
Membangun di wilayah terluar tentu punya tantangan tersendiri. Namun, Pemkab Lampung Selatan menolak untuk berkompromi soal kualitas. Hingga saat ini, sebanyak 141 SPPG telah beroperasi dan tersebar di berbagai titik strategis.
Data menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 72 unit bangunan fisik telah rampung sepenuhnya, sementara 74 unit lainnya sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa makanan yang diolah di dapur-dapur gizi ini memenuhi standar operasional kesehatan yang ketat.
Baca Juga: Jasad Anonim Terombang-ambing di Perairan Bakauheni
"Pembangunan dilakukan secara bertahap, namun pasti. Dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan kemandirian gizi ini," pungkasnya. (ANTARA)
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
Tiba-tiba Keluar Mobil, Pria Asal Cilegon Nekat Terjun ke Laut di Dermaga Eksekutif Bakauheni
-
Lewat #YokKitaGAS, BRI Peduli Ajak Pengunjung MotoGP Mandalika Kurangi dan Pilah Sampah
-
BRI Unggul dalam Brand Finance Indonesia 100 2026, Nilai Merek Tembus USD6,9 Miliar
-
Gunung Anak Krakatau Naik Level Siaga, BPBD Lampung: Belum Ada Dampak Abu Vulkanik
-
Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni