- Pemkab Lampung Selatan membangun empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tambahan di wilayah 3T untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat.
- Program ini menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan warga setempat dalam rantai pasok bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja.
- Hingga kini, sebanyak 141 unit SPPG telah beroperasi dengan jaminan standar kesehatan melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
SuaraLampung.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa akses gizi yang layak adalah hak setiap warga, termasuk mereka yang bermukim di batas samudra.
"Kami telah menyiapkan empat SPPG tambahan yang khusus menyasar wilayah 3T, yakni di Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Harimau, hingga pelosok Kecamatan Sragi," ungkap Supriyanto di Kalianda, Kamis (21/5/2026).
Kehadiran SPPG di desa-desa dan kepulauan dirancang sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui unit-unit ini akan menyerap sumber daya lokal secara maksimal.
Mulai dari sayur-mayur, telur, hingga tenaga kerja, semuanya akan melibatkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, gizi masyarakat terpenuhi, dan dompet warga desa pun terisi.
"Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, atau balita. Ini adalah napas baru bagi ekonomi desa karena seluruh rantai pasoknya melibatkan warga sekitar," tambah Supriyanto.
Membangun di wilayah terluar tentu punya tantangan tersendiri. Namun, Pemkab Lampung Selatan menolak untuk berkompromi soal kualitas. Hingga saat ini, sebanyak 141 SPPG telah beroperasi dan tersebar di berbagai titik strategis.
Data menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 72 unit bangunan fisik telah rampung sepenuhnya, sementara 74 unit lainnya sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa makanan yang diolah di dapur-dapur gizi ini memenuhi standar operasional kesehatan yang ketat.
Baca Juga: Jasad Anonim Terombang-ambing di Perairan Bakauheni
"Pembangunan dilakukan secara bertahap, namun pasti. Dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan kemandirian gizi ini," pungkasnya. (ANTARA)
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Horor di Surga Selancar: Turis Kanada Dilecehkan, Citra Wisata Pesisir Barat Dipertaruhkan
-
Gadis Lampung Tengah Dihamili Ayah Kandung, Alami Kekerasan Sejak SD
-
Batal Cuan 50 Juta! Sayembara Tangkap Tapir di Mesuji Resmi Dicabut, Ini Alasannya
-
Pemkot Bandar Lampung Terjunkan Tim Audit, Wajib Pajak Bandel Langsung ke Jaksa
-
Muslihat Buang Air Kecil: Petaka Kencan Facebook Berujung Perampokan di Lampung Tengah