Lampung Bersiap Hadapi 'Diet Anggaran' 2026: Jurus Jitu Hemat Rp583 Miliar

SuaraLampung.id - Kabar kurang sedap datang dari kas daerah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersiap menghadapi "diet anggaran" yang cukup signifikan di tahun 2026. Alokasi transfer ke daerah (TKD) dari APBN diproyeksikan bakal terpangkas hingga Rp583 miliar.

Walau begitu Pemprov Lampung tak tinggal diam. Berbagai strategi jitu disiapkan untuk mengatasi tantangan ini tanpa mengorbankan pelayanan publik dan program prioritas.

"Kita pasti akan melakukan penghematan dari pos-pos belanja yang tidak terlalu krusial atau bisa diganti dengan cara yang lebih sederhana," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Kamis (9/10/2025) lalu.

Marindo Kurniawan membeberkan sejumlah langkah efisiensi yang akan diambil. Pertama adalah rapat "Low Budget". Acara rapat yang biasanya identik dengan biaya tinggi akan disederhanakan.

Lalu melakukan optimalisasi aset. Aset-aset pemerintah yang ada akan dimaksimalkan penggunaannya. Jadi, tidak perlu lagi sewa sana-sini.

Pemprov Lampung juga membatasi perjalanan dinas dan diganti dengan rapat daring (online). Hemat waktu, hemat biaya.

Hal lain adalah belanja konsumsi selektif di mana belanja makan dan minum untuk kegiatan akan dipangkas dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.

Marindo mengatakan pihaknya juga akan fokus ke prioritas. Belanja daerah akan dikonsentrasikan pada program-program pembangunan prioritas yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ini termasuk infrastruktur jalan, sektor pertanian, pariwisata, pendidikan gratis, kesehatan, dan pelayanan publik.

Baca Juga: APBN 2026 Pangkas Anggaran TKD, Pemprov Lampung Cari 'Harta Karun' PAD Baru

"Kami sudah mendapatkan simulasinya dan siap menghadapi ini. Pemerintah daerah sudah tertempa dengan situasi efisiensi anggaran sebelumnya, jadi kami harus lebih hemat lagi ke depan," tambah Marindo.

Meski harus berhemat, Marindo memastikan bahwa program-program vital tidak akan terganggu.

"Belanja daerah akan berfokus kepada pembangunan infrastruktur jalan, sektor pertanian, mendukung pariwisata. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, untuk menghadirkan pendidikan gratis, lalu di sektor kesehatan dan kepentingan pelayanan publik. Semuanya itu tetap menjadi prioritas," jelasnya.

Pemprov Lampung juga akan menghitung ulang kas daerah untuk memastikan pemangkasan ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan.

"Dengan sumber keuangan yang lebih sedikit, harapannya kita bisa tetap mencapai target-target pembangunan," pungkas Marindo.

Hingga Agustus 2025, penyerapan TKD ke Provinsi Lampung telah mencapai Rp15,6 triliun (67,64%) dari total pagu Rp23,09 triliun. Dana ini berasal dari berbagai pos, antara lain: