Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp300 Miliar: Pemkot Bandar Lampung Klaim Aman

SuaraLampung.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini sontak memicu kekhawatiran banyak daerah, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Namun Pemkot Bandar Lampung mengklaim bahwa program dan kegiatan daerah tidak akan terdampak signifikan.

Ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Desti Mega Putri dalam rapat badan anggaran di ruang DPRD Bandar Lampung, Rabu pagi (8/10/2025).

Desti menegaskan bahwa dana yang wajib diterima Pemkot Bandar Lampung akan tetap utuh,  di mana pemotongan ini  tidak akan mengganggu pos-pos krusial.

"Aman kok, karena yang wajib tetap pada porsinya," ujar Desti dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, pemotongan akan menyasar anggaran yang lainnya, namun tidak merinci pos mana saja yang akan menjadi korban.

Desti hanya menjamin pos-pos penting seperti pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai tetap terjamin. 

Angka pemotongan anggaran yang disebut Desti sungguh fantastis yakni lebih dari Rp300 miliar. Walau begitu, Pemkot Bandar Lampung justru bersikeras telah menyiapkan langkah antisipatif.

"Pemotongan ini tidak akan mengganggu hal-hal penting lainnya," tegas Desti.

Baca Juga: Subsidi Rp300 Juta, Pemkot Bandar Lampung Gelar Pasar Murah

Pemotongan dana TKD dari pemerintah pusat memang menjadi momok bagi banyak daerah. Meskipun dampaknya bervariasi, daerah-daerah dipaksa melakukan penyesuaian yang tidak ringan.

Desti kembali mencoba meredam kekhawatiran dengan menekankan bahwa alokasi anggaran sudah direncanakan dengan baik.

"Kita sudah memetakan dengan cermat anggaran yang ada, termasuk dana untuk P3K dan tukin pegawai, sehingga semua tetap berjalan seperti yang direncanakan," ungkapnya.