APBD Perubahan Lampung 2025 Disahkan: Rp160 Miliar dari Makan Gratis hingga Jalan Mulus

SuaraLampung.id - Kabar baik bagi masyarakat Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung secara resmi mengetuk palu persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk tahun 2025.

Tak tanggung-tanggung, ada kenaikan anggaran signifikan sebesar Rp160 miliar yang disuntikkan ke dalam postur belanja daerah, dengan fokus utama pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga.

Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung menyepakati adanya perubahan APBD yang strategis. Keputusan ini mengalihkan fokus anggaran pada tujuh program prioritas yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, memaparkan rincian angka di balik kebijakan populis ini.

"Dalam rapat kali ini Raperda Perubahan APBD 2025 disetujui dengan ada perubahan APBD dari sisi pendapatan daerah sebesar Rp7,71 triliun dari APBD murni sebesar Rp7,55 triliun atau ada kenaikan sebesar Rp160 miliar," ujar Fatikhatul Khoiriyah, Selasa (19/8/2025).

Kenaikan pendapatan ini, lanjutnya, diimbangi dengan peningkatan alokasi belanja daerah. Dari sisi belanja daerah, ada kenaikan sebesar Rp160 miliar dari APBD murni, dari postur senilai Rp7,62 triliun menjadi Rp7,78 triliun dalam APBD Perubahan.

Dengan demikian, total belanja daerah kini mencapai Rp7,78 triliun. Secara teknis, Khoiriyah menambahkan, "Lalu selisih pendapatan dan belanja tetap pada posisi Rp69,8 miliar dan ditutup dengan pembiayaan daerah, sehingga APBD seimbang."

Tujuh Program Andalan untuk Warga Lampung

Lantas, ke mana saja dana segar Rp160 miliar ini akan dialirkan? Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tujuh program prioritas yang menjadi tulang punggung APBD Perubahan 2025.

Baca Juga: Makam Tentara Belanda di Pulau Sebuku Besar Lampung Selatan Akan Dipindahkan

Program-program ini mencakup berbagai sektor krusial, mulai dari pemenuhan gizi anak sekolah hingga perbaikan infrastruktur vital.

Ketujuh program prioritas tersebut adalah:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini menjadi salah satu sorotan utama, menjanjikan peningkatan asupan gizi bagi para siswa.
• Lampung Lumbung Pangan Nasional: Penguatan sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat regional dan nasional.
• Lampung Lumbung Energi Terbarukan: Komitmen untuk mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan.
• Optimalisasi BUMDes dan Koperasi: Menggerakkan roda ekonomi dari tingkat desa.
• Stabilisasi Harga Pangan Lokal: Menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
• Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan: Memastikan setiap anak Lampung mendapatkan pendidikan yang layak.
• Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi dan Desa: Memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang.

Fokus pada program yang berdampak langsung ini ditegaskan oleh Khoiriyah.

"Dari hasil pembahasan dan penyesuaian anggaran, hampir seluruh organisasi perangkat daerah melakukan efisiensi dan diarahkan ke program yang berdampak ke masyarakat secara langsung," ucap dia.

Tidak hanya itu, beberapa pos anggaran strategis lainnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi publik juga mendapat persetujuan untuk ditingkatkan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut baik persetujuan ini dan memastikan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia menegaskan bahwa perubahan anggaran ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata.

"Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang peraturan keuangan daerah, nantinya Raperda Perubahan APBD beserta rencana program akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan jadi peraturan daerah," kata Gubernur.

Rahmat Mirzani Djausal juga menyatakan komitmennya untuk segera mengeksekusi program-program prioritas demi mendukung kesejahteraan masyarakat Lampung.

Persetujuan ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Rekomendasi khusus dari DPRD untuk memperkuat monitoring dan sinergi lintas OPD diharapkan dapat memastikan setiap rupiah dari APBD Perubahan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. (ANTARA)