Korupsi Jalan Rp1,88 Miliar! Mantan Plt Sekda Pesisir Barat Cicil Kembalikan Uang Kerugian Negara

SuaraLampung.id - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesisir Barat Jalaludin mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi yang menjeratnya sebagai tersangka.

Uang kerugian negara yang dikembalikan pria yang pernah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Pesisir Barat ini sebesar Rp500 juta.

Jalaludin merupakan tersangka korupsi proyek peningkatan Jalan Marang - Kupang Ulu, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat.

Dalam kasus tersebut, total kerugian negara mencapai Rp1,88 miliar. Selain Jalaludin, penyidik Kejati Lampung Barat juga menetapkan mantan anggota DPRD Pesisir Barat periode 2014-2019 berinisial SR, yang bertindak sebagai Direktur Utama di CV Fhorist Asror Agung, menjadi tersangka.

Baca Juga: Catat Jadwal Penerbangan Rute Bandara Radin Inten II ke Pesisir Barat dan Way Kanan

Kasi Intel Kejari Lampung Barat, Ferdy Andrian mengatakan, uang titipan kerugian negara dari Jalaludin sudah diterima penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus).

"Pengembalian uang ini, merupakan bagian dari upaya kami untuk memulihkan kerugian negara akibat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, uang titipan diserahkan melalui perwakilan tersangka," kata Ferdy Andrian dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Ferdy Andrian, uang yang dititipkan tersebut turut mencerminkan komitmen kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum, melalui pemulihan keuangan negara tersebut.

"Pengembalian ini adalah bagian dari prinsip yang selalu dipegang teguh dalam dalam penyidikan, yakni follow the money, follow the suspect," ujar Ferdy Andrian.

Ferdy menyebut, dalam proses penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana korupsi, pihaknya tidak hanya mengejar pelaku tindak pidana saja, tetapi juga berusaha untuk memulihkan keuangan negara.

Baca Juga: Banjir Rendam Ratusan Rumah di Pesisir Barat, Warga Panik Mengungsi

"Kami menegaskan, meskipun sebagian dari kerugian negara telah dikembalikan, namun proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini tetap berlanjut hingga ke ranah pengadilan," sebut Ferdy Andrian.