Bagi-Bagi Minyak Goreng Tanpa Label, Paslon Egi-Syaiful Dilaporkan ke Bawaslu

SuaraLampung.id - Tim Kuasa Hukum dan Advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto-Antoni Imam melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Radityo Egi Pratama-M Syaiful Anwar ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua Tim Hukum Nanang Ermanto-Antoni Imam, Hasanuddin mengatakan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan paslon Radityo Egi Pratama-M Syaiful Anwar adalah membagikan minyak goreng kemasan tanpa label kepada masyarakat.

"Terkait dugaan pelanggaran itu, kami telah melaporkan ke Bawaslu kabupaten, provinsi hingga Bawaslu RI untuk menindaklanjuti pelanggaran kampanye tersebut," kata dia, Senin (7/10/2024).

Hasanuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan kampanye paslon tersebut dianggap melanggar peraturan dengan membagikan minyak goreng kemasan tanpa merek.

"Tim paslon nomor urut dua itu diduga telah melanggar aturan kampanye, karena mendistribusikan kepada peserta kampanye berupa bahan pokok minyak goreng kemasan tanpa label keterangan produk, merek, SNI, dan Izin edar adalah diduga produk pangan ilegal," katanya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur tentang yang boleh dibagikan waktu kampanye sebagaimana dengan Pasal 18 huruf d, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1).

"Kampanye yang diperbolehkan dibagikan untuk umum adalah selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, makan atau minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan payung," ujarnya.

Menurut regulasi tentang pangan yang akan edar diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 dan juga Peraturan Badan POM No. 27/2017, dan Peraturan Badan POM No. 31/2018, yang menegaskan bahan pangan dimaksud diwajibkan SNI, izin edar, dan wajib mencantumkan label.

"Minyak goreng yang dibagi-bagikan waktu kampanye paslon nomor 2 di Lampung Selatan itu masuk kategori minyak kemasan yang diduga ilegal," ujarnya.

Baca Juga: Jelang Pilkada Bandar Lampung: Logistik Mulai Tiba, KPU Pastikan Aman dan Lancar

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Lampung Selatan Arif Sulaiman membenarkan laporan dari paslon Nanang-Antoni kepada tim paslon Egi-Syaiful yang diduga melanggar peraturan pilkada.

"Iya benar kami telah memanggil tim pasangan calon Egi-Syaiful terkait adanya laporan dugaan pelanggaran kampanye bentuk lain dalam hal ini pasar murah," kata Arif.

Sebelumnya Tiga kepala desa di Lampung Selatan dilaporkan kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Egi-Syaiful, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan, terkait netralitas pada Jumat (4/10/2024).

Ketiga oknum Kades yang dilaporkan tersebut yakni Kades Bangunrejo Ketapang inisial RGT, Kades Ketapang HS, dan Kades Srikaton Tanjung Bintang NH.

Ketua Tim Kuasa Hukum Egi - Syaiful, Rusman Efendi mengatakan, ketiga oknum kades itu secara terang-terangan memberikan dukungan bahkan mengarahkan warganya untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati.

"Ada tiga nama yang menurut kami patut diduga terlibat secara aktif, dan turut serta pada kegiatan kampanye untuk pasangan calon bupati. Kami juga sudah melampirkan barang buktinya berupa foto kegiatan lengkap dengan uraian-uraiannya," kata Rusman Efendi. (ANTARA)