SuaraLampung.id - Komisi Pemelihan Umum (KPU) Provinsi Lampung meminta anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024 untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum pelantikan.
Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, pihaknya sudah menyurati partai politik perihal penyerahan LHPKN aleg terpilih ke KPK.
"Secara resmi kami telah sampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait hal tersebut ke partai politik di Provinsi Lampung pada 2 Mei lalu," kata Erwan Bustami, Rabu (17/7/2024).
Bahkan dua pekan lalu KPU mengelar pertemuan dengan mengundang Kepala Biro Otda Lampung, sekretaris DPRD, tata pemerintahan, partai politik, dan KPU kabupaten/kota untuk mengoordinasikan bersama-sama perihal LHKPN.
Baca Juga: Kepatuhan di Bawah 50%, Pj Gubernur Lampung Minta Pemda Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan
"Langkah ini diambil karena progres calon terpilih yang melaporkan LHKPN masih sedikit. Maka itu, KPU Lampung mengingatkan calon yerpilih wajib lapor LHKPN ke KPK dan menyerahkan bukti pelaporan ke KPU," katanya.
Erwan menegaskan bahwa apabila sampai dengan 21 hari sebelum jadwal pelantikan tanda terima LHKPN ini tidak disampaikan maka KPU tidak akan mencantumkan nama caleg terpilih hasil Pemilu 2024 saat diusulkan ke pemerintah pusat.
"Jadi, saat kami sampaikan nama-nama calon terpilih ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung. Mereka yang tidak menyampaikan LHKPN ke KPU Lampung, namanya tidak kami cantumkan. Hal ini berlaku juga untuk 15 kabupaten dan kota," kata dia.
Erwan menyampaikan bahwa penyampaian LHKPN merupakan amanat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
"Ini amanat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 52 ayat (2) bahwa tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Jika tidak maka calon terpilih tidak dicantumkan namanya dan tidak dilantik," kata dia.
Baca Juga: KPU: Kesadaran Politik Kaum Difabel di Bandar Lampung Sangat Tinggi
Ketua KPU Lampung itu mengatakan akhir masa jabatan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2019 di Provinsi Lampung, paling cepat tercatat di DPRD Kabupaten Pesawaran, yakni 12 Agustus 2024.
"Lalu DPRD kabupaten/kota lainnya tentatif, ada yang 18 dan 19 Agustus. Kalau akhir masa jabatan DPRD Provinsi Lampung masih cukup lama pada 2 September 2024. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan secara bersama-sama karena pada prinsipnya KPU tidak ingin ada masalah dalam proses pengusulan calon terpilih,” kata dia. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Kekayaan Sherly Tjoanda Versi LHKPN KPK: Istri Mendiang Benny Laos Punya Harta Rp709 Miliar
-
Harta Tembus Rp198 M tapi Harga Rumah di Amerika Tak Masuk Akal, LHKPN Andika Perkasa Dianggap Janggal
-
Debat Pilkada Jateng 2024 Rampung, KPU Ingatkan Masa Tenang!
-
Rincian 23 Koleksi Tanah dan Bangunan Andika Perkasa, Termahal di Surabaya
-
Adu LHKPN Pasutri Artis Jadi Anggota DPR, Ahmad Dhani - Mulan Jameela Paling Kaya?
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
Investigasi Kekerasan di Paser: Polisi dan Tokoh Adat Serukan Kedamaian
-
Nyawa Masyarakat Adat Paser Melayang, Massa Demo Minta Pj Gubernur dan Kapolda Kaltim Dicopot
Terkini
-
Miris! Jual Manusia ke Luar Negeri, Sindikat TPPO di Lampung Incar PSK & TKI
-
Pencalonan Wahdi-Qomaru Dibatalkan KPU Metro, PDIP Gugat ke MA
-
Modus Kongkalikong! Kredit Rp2 Miliar di Bank Pemerintah di Bandar Lampung untuk Kepentingan Pribadi
-
153 Desa di Lampung Selatan Memiliki Lebih dari Dua Ancaman Bencana
-
Stok Aman! Bandar Lampung Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Nataru 2024/2025