Kepatuhan di Bawah 50%, Pj Gubernur Lampung Minta Pemda Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan

SuaraLampung.id - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin meminta pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Samsudin mengatakan, Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber PAD yang cukup potensial dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Ia mengatakan pada 2023 sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber PAD yang menyumbang nilai cukup besar.

Nilainya yaitu mencapai Rp1,6 triliun atau 45,1 persen dari total pendapatan asli daerah di provinsi tersebut yang nilainya Rp3,76 triliun.

Baca Juga: KPU: Kesadaran Politik Kaum Difabel di Bandar Lampung Sangat Tinggi

"Pemerintah kabupaten dan kota harus ikut berpartisipasi aktif dalam pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan besarnya potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, mari kita optimalkan dalam mengelola PKB dan BBNKB bersama," katanya.

Samsudin menjelaskan tingkat kepatuhan membayar PKB secara nasional maupun di Provinsi Lampung masih di bawah 50 persen dari total data jumlah kendaraan bermotor yang ada.

"Hal ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah kabupaten serta kota untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena masih terdapat potensi pendapatan yang belum tertagih. Bapenda harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kepatuhan membayar PKB agar bisa lebih dari 50 persen atau bahkan harus bisa mencapai 80 persen," tambahnya.

Menurut Samsudin, dengan memaksimalkan pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah.

Tanggapan tambahan dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi Lampung Jon Novri.

Baca Juga: Raup Rp5,42 Miliar, Pendanaan UMKM Lampung Lewat Securities Crowd Funding Menanjak

"Saat ini kami telah melakukan upaya optimalisasi penerimaan PKB melalui kegiatan pendataan dan penagihan tunggakan PKB dari rumah ke rumah atau jemput bola menggunakan aplikasi SIPP-PKB," kata Jon Novri.