Target Tahun Ini, 100 Persen Desa di Lampung Sudah Smart Village

SuaraLampung.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan 100 persen desa menerapkan program Smart Village atau desa pintar di tahun 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina mengatakan, progres program Smart Village pada akhir 2023 sudah mencapai 97 persen.

Ia mengatakan, total jumlah desa yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 2.446 desa yang tersebar di 13 kabupaten.

Pada 2024 ini, Zaidirina mengatakan, pemerintah daerah telah menargetkan semua desa di wilayahnya akan 100 persen menerapkan Smart Village sebagai sarana pelayanan publik di desa yang berbasis elektronik serta digital.

Baca Juga: Eva Dwiana Ambil Formulir Pendaftaran Balon Wali Kota Bandar Lampung di PDIP

"Di tahun ini tidak ada alasan lagi desa tidak menerapkan Smart Village semua harus 100 persen, karena Gubernur Lampung sudah memberikan bantuan keuangan bagi desa yang totalnya berjumlah Rp15,9 miliar untuk pengembangan program ini," katanya.

Zaidirina menjelaskan dari total bantuan sebanyak Rp15,9 miliar tersebut, setiap desa akan memperoleh dana bantuan pengembangan program Smart Village sebesar Rp6 juta.

"Smart Village ini nantinya akan menggerakkan kesadaran sosial masyarakat dan berbagai pihak untuk memajukan desa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dan ini akan terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, hingga provinsi," ucap dia.

Menurut Zaidirina, adanya program tersebut juga bertujuan untuk mendorong serta mengoptimalkan beragam potensi yang ada di masing-masing desa guna mendukung perekonomian sekaligus kesejahteraan desa.

Diketahui pada 2023 silam dari total desa se-Provinsi Lampung sebanyak 2.446 desa hanya tersisa 61 desa saja yang belum menerapkan program Smart Village.

Baca Juga: Bandar Lampung Jadi Tempat Singgah Wisatawan ke Lampung

Desa-desa tersebut ada di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara. Kendala 61 desa belum dapat maksimal menerapkan Smart Village karena adanya kendala sinyal internet yang menghambat penerapan pelayanan desa berbasis digital tersebut. (ANTARA)