BI Lampung Tingkatkan Digitalisasi Ekonomi di Sektor Pariwisata

SuaraLampung.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mendorong peningkatan digitalisasi ekonomi pada tahun 2024 ini.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan mengatakan, peningkatan digitalisasi ekonomi untuk menumbuhkan perekonomian daerah.

"Kami akan terus mendorong peran Bank Indonesia di daerah untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Salah satunya melalui peran digitalisasi perekonomian," ujar Junanto Herdiawan, Jumat (12/1/2024).

Peningkatan digitalisasi salah satunya adalah di sektor pariwisata. Caranya kata Junanto dengan mendorong adanya pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di desa wisata, dan objek wisata di Provinsi Lampung.

Baca Juga: Pemkot Bandar Lampung Usulkan Bedah Rumah Warga ke Pemerintah Pusat

"Penggunaan digitalisasi pembayaran melalui QRIS akan mempermudah, mempercepat, dan lebih murah ini yang terus kita dorong. Penggunaan pembayaran digital ini nanti akan coba ditingkatkan di sektor pariwisata juga," kata dia.

Menurut Junanto, Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera menjadi salah satu daerah yang menyokong pertumbuhan ekonomi, sehingga perluasan digitalisasi pembayaran perlu terus dilakukan.

"Digitalisasi akan terus ditingkatkan, sebab akan menjadi salah satu sumber yang mendorong ekonomi daerah," ujarnya.

Pada 2023 digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Lampung meningkat, dengan transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) naik menjadi 89,6 persen dari 2022 yang hanya 73,7 persen.

Jumlah pemerintah daerah yang menggunakan digitalisasi transaksi di 2023 ada 15 daerah, dan satu pemerintah daerah masuk dalam kategori maju.

Baca Juga: Usai Prabowo ke Lampung, TKD Dapat Suntikan Semangat Memenangkan Prabowo-Gibran

Lalu dari sisi penyaluran bantuan sosial nontunai pun semakin luas, untuk bantuan sembako nontunai mencapai 94,3 persen, sedangkan yang tunai hanya 5,7 persen, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai ada 91,4 persen dan yang tunai hanya 8,6 persen.