SuaraLampung.id - Tiga Penjabat (PJ) Bupati yang baru dilantik agar tidak melampaui wewenang selama menjabat kepala daerah sementara. Hal ini yang menjadi penekanan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat melantik ketiganya.
"Saya mengingatkan ada batasan-batasan wewenang selama saudara-saudara menjabat sebagai PJ Bupati, terutama tidak boleh memutasi pegawai negeri sipil (PNS)," kata Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, Minggu.
Bila ingin melakukan mutasi pegawai harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Gubernur agar disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia pun melarang PJ Bupati untuk membatalkan kebijakan kabupaten yang dipimpinnya terutama terkait perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya.
"Apalagi mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. PJ juga dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah. Ini saya wanti-wanti apakah itu kecamatan, desa terlebih kabupaten karena bukan wewenang penjabat yang saya tunjuk," katanya
Pelarangan-pelarangan tersebut berlaku secara nasional dan bukan hanya untuk PJ di Lampung dan bila masih ada yang melanggarnya maka akan dievaluasi kembali.
Adapun tiga PJ Bupati dilantik yakni PJ Bupati Mesuji, Pringsewu, dan Bupati Tulangbawang Barat. "Ini berlaku nasional bukan daerah saja. Kalau sudah sampaikan ternyata dalam perjalanannya masih bada yang melanggar maka kita akan evaluasi. Saya harap PJ yang saya tunjuk dapat menunjukkan bisa menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.
PJ Bupati Mesuji Sulpakar mengatakan bahwa akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai penjabat sebaik-baiknya sebagaimana yang menjadi arahan Gubernur Lampung.
"Selain menjalankan tugas saya sebagai PJ, seperti yang kita ketahui bersama salah satu permasalahan Mesuji adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, maka saya akan berusaha memperbaikinya terutama dalam konteks masih banyaknya anak yang putus sekolah, ini yang akan kita perbaiki sama-sama selama saya menjadi Penjabat Bupati Mesuji," kata dia.
Baca Juga: 24 Tahun Reformasi, Aliansi Lampung Memanggil Kritisi UU Cipta Kerja
PJ Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah mengatakan bahwa amanah yang diberikan oleh Gubernur Lampung sudah tentu akan dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin.
"Terkait dengan pembangunan Pringsewu, kami akan mempertajam ya kembali dan saya harap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pringsewu dapat bersinergi untuk penajaman-penajaman program daerah dan juga provinsi di sana," katanya (ANTARA)
Tag
Berita Terkait
-
Ali Mazi Dikabarkan Tidak Mau Melantik Pj Bupati Muna Barat dan Pj Bupati Buton Selatan Pilihan Mendagri
-
Martinus Dahlan Dilantik Jadi Pj Bupati Kepulaun Mentawai
-
Bakal Kembali Jadi Pejabat Bupati Bekasi, Inilah Profil Dani Ramdan
-
Dani Ramdan Besok Senin Dilantik Jadi Pejabat Bupati Bekasi, Wagub Jabar Beri Pesan Ini
-
24 Tahun Reformasi, Aliansi Lampung Memanggil Kritisi UU Cipta Kerja
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Tri Wenita, AgenBRILink yang Membawa Layanan Perbankan Menyapa Warga Desa
-
BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR kepada 3,2 juta Debitur UMKM
-
3 Trik Nasi Pulen dan Wangi untuk Masak Harian ala Ibu-Ibu Hemat Alfamart
-
Tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Naik Akhir Bulan, Rincian Lengkap Biaya Terbarunya
-
Sat Set Promo Indomaret! 11 Snack & Yogurt Viral Mulai Rp3 Ribuan, Wajib Borong