24 Tahun Reformasi, Aliansi Lampung Memanggil Kritisi UU Cipta Kerja

SuaraLampung.id - Aliansi Lampung Memanggil (ALM) menggelar aksi damai di Tugu Adipura, Sabtu (21/5/2022) sore.

Aksi damai ini digelar Aliansi Lampung Memanggil dalam rangka memperingati 24 tahun reformasi juga memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Tim Advokasi ALM Imam Adi mengatakan momentum 24 Tahun Reformasi ini dijadikan refleksi menyuarakan kegelisahan rakyat.

Sejumlah tuntutan yang diusung aksi massa seperti UU Cipta Kerja, Situasi Pendidikan, dan Isu Pendidikan Nasional.

Baca Juga: Ada Pesta Sabu, Polisi Gerebek Kamar Penginapan di Jalan Wolter Monginsidi

"Seperti undang-undang cipta kerja, perspektif dalam substansi UU Cipta Kerja condong pada kepentingan pengusaha, bukan lagi dilandasi semangat untuk melindungi pekerja/buruh yang relasi kuasanya lebih lemah," jelasnya dikutip dari Saibumi.com--jaringan Suara.com.

Lalu, situasi pendidikan, sistem pendidikan yang bermutu akan sangat menentukan kemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai media untuk 'memanusiakan manusia' faktanya, pada tahun 2010, 1,08 juta siswa SD hingga SMA putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.

"Isu pendidikan nasional, cabut UU No. 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan transparansi penyusunan draft RUU sistem pendidikan nasional," tegasnya.

Selain itu, adapun tujuan dari Aksi Damai kali ini, menurutnya karena ingin mengedukasi masyarakat untuk melihat persoalan persoalan yang terjadi.

Di bulan Mei baik terkait persoalan buruh,guru maupun cita cita reformasi. Kita ingin menyadari bahwa cita cita reformasi belum terselesai harus kita perjuangkan bersama," bebernya.

Baca Juga: Perketat Penjagaan, Rutan Bandar Lampung Gelar Razia Setiap Hari

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Bandar Lampung, Kompol Oskar Eka Putra menuturkan bahwa pihaknya menerjunkan personel guna mengamankan proses jalannya aksi damai.

"Kami tidak diperkenankan membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami melakukan pengawalan sesuai SOP yang ada. Jika ada mengarah pelanggaran hukum ada tim sendiri," pungkasnya.