SuaraLampung.id - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar adalah orang pertama yang melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan Cak Imin ini disambut oleh beberapa ketua partai politik (parpol) lain seperti Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Golkar Airlangga Hartarto.
Baik Zulkifli dan Hartarto sepakat dengan Cak Imin mengenai perlunya penundaan pemilu 2024. Lalu bagaimana kelanjutan hal ini?
Cak Imin menegaskan bahwa kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 saat ini bergantung sikap masing-masing ketua partai politik kontestan pemilihan umum.
"Itu bagaimana (kelanjutan-nya) ya bergantung ketua parpol," kata Muhaimin dikonfirmasi di sela rangkaian safari kunjungannya ke ponpes Al-Hikmah di Tulungagung demi mendapat restu serta dukungan berkontestasi di Pemilu 2024, Senin (8/3/2022).
Ia menegaskan aspirasi penundaan pemilu muncul dari kalangan pengusaha atau pelaku ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri sejak 2020 telah membuat sektor perekonomian di semua tingkatan nyaris poranda.
Namun, beberapa bulan terakhir grafik recovery atau pemulihan ekonomi perlahan mulai membaik.
"2022 ini ada lonjakan ekonomi yang signifikan. Terus recovery-nya naik dan kita harapkan dua tahun lagi normal, stabil. Nah masalahnya pas dua tahun lagi itu bersamaan dengan jadwal pemilu yang itu rawan terjadi sentimen negatif lagi," ucapnya.
"Karena kalau pemilu itu ada tiga kondisi kan. Pengusaha mengerem untuk investasi, ancaman konflik, serta 'wait and see' siapa yang akan menjadi presiden. Itu usulan mereka. Saya menampung dan meneruskan aspirasi tersebut," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Dianggap Tak Tegas Soal Isu Penundaan Pemilu, Pengamat: Wapres Saja yang Bicara
Terhadap polemik yang kemudian mengemuka seiring "bola liar" wacana penundaan pemilu, Muhaimin tegas menyatakan bahwa pihaknya menunggu respon para ketua umum partai politik yang berkontestasi di Pemilu 2024.
"Saya (dalam posisi) menunggu respon para ketua umum parpol (menyikapi wacana ini)," ucap Cak Imin sapaan karib Muhaimin.
Selain itu, gagasan menunda jadwal pemilu hingga 1-2 tahun banyak mendapat tentangan dari masyarakat.
Survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei independen bahkan menyebut mayoritas penduduk Indonesia menolak pemilu ditunda.
Beberapa warga yang dikonfirmasi acak oleh awak media di Tulungagung juga menyatakan tidak setuju jika pemilu di undur.
Alasan mereka, selain penundaan pemilu dinilai melanggar amanah konstitusi, tidak ada jaminan situasi pada 2025 ataupun 2026 kondisi stabil serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
- 1
- 2
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Salaman dengan Penyerang Keturunan Brasil Rp782 Miliar Jelang Ronde 4
- Berakhir Anti-klimaks, Lika-Liku Isu Jay Idzes Dibeli Inter Milan, Fiorentina Hingga Udinese
- Hari Ini Jokowi Ultah ke-64, Poster Ucapan Selamat Ini Bikin Publik Syok: Innalillahi
- 4 Rekomendasi Mobil Bekas dengan Sunroof: Harga Mulai Rp50 Jutaan, Bikin Keluarga Naik Kelas
- Here We Go! PSSI Proses 3 Pemain Keturunan: 2 Bek, 1 Striker!
Pilihan
-
Niat Baik Danantara Terganjal Aturan Bursa Efek Indonesia
-
AS Serang Iran, Kantor Sri Mulyani Kencangkan Ikat Pinggang
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM Besar, Performa Lancar Terbaik Juni 2025
-
5 Rekomendasi HP Infinix 1 Jutaan Terbaru, RAM Besar dengan Performa Gahar
-
Pemain Keturunan Rp55,6 Miliar Main Bola di Kampung Pakai Gawang Bambu
Terkini
-
Dorong Pembiayaan Berkelanjutan, BRI Luncurkan Social Bond Perdana Senilai Rp5 Triliun
-
Transaksi Makin Untung, BRI Bagikan Mobil Listrik Lewat Loyalty Poin Cashier 2025
-
Promo Manis! Cek Harga Cokelat Favorit Diskon Hingga 30 Persen di Alfamart
-
Spesifikasi dan Harga MacBook Air M4
-
Bocah 10 Tahun Jadi Korban Perampasan Motor di Bandar Lampung, Terseret Saat Melawan dan Luka-luka!